Sri Mulyani Tegaskan Kenaikan Harga Pertalite Di Tangan Presiden Bukan Menkeu

JAKARTA, RADARTASIK.COM –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan keputusan menaikkan harga BBM bersubsisi khususnya Pertalite ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau bukan pada dirinya selaku Menkeu.

 

Kendati diakui Sri Mulyani, pihaknya yang melakukan perhitungan untuk kebutuhan anggaran subsidi BBM tersebut. Dan saat ini perhitungan tersebut telah diserahkan ke Presiden Jokowi.  

 

"Kenaikan soal naik tidaknya harga pertalite tinggal di tangan Presiden Jokowi," tegas Sri Mulyani usai Rapat dengan Badan Anggaran, Selasa, 23 Agustus 2022..

 

BACA JUGA:Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM Akan Lebih Berisiko Ketimbang Menunda IKN

BACA JUGA:Harga BBM Subsidi Naik Tergantung Menteri Keuangan, Dasarnya Begini 

Sri Mulyani pun mengungkapkan jika dana APBN yang digunakan untuk subsidi energi bisa membengkak hingga Rp198 triliun, jika konsumsi BBM subsidi, seperti pertalite dan solar tak segera dibatasi.

Sri menilai kebijakan yang dinilai paling ideal untuk mengatasi bertambahnya anggaran subsisi tersebut adalah menaikan harga BBM subsidi jenis Pertalie dinaikan. Sebab jika tidak maka subsidi energi bisa meledak jadi Rp700 triliun.

 

Oleh karena itulah Sri menyatakan telah mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.

 

 BACA JUGA:Terkini Kondisi Ibu Korban Kebakaran yang Diduga Akibat HP Meledak

BACA JUGA:Baznas Salurkan Bantuan kepada Keluarga Korban Kebakaran yang Diduga dari HP Meledak di Tasik

Pasalnya jika tidak dilakukan penambahan anggaran maka anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa apa, maka Rp502 triliun nggak akan cukup," ujarnya.

 

Sri menuturkan, tambahan anggaran ini di luar subsidi energi lainnya seperti listrik dan LPG 3 kilogram.

 

 BACA JUGA:Angkot Seruduk Kumpulan Siswa SD yang Sedang Jajan, Satu Orang Meninggal, Tujuh Luka-Luka

BACA JUGA:Order Horor Driver Ojol: Disuruh Pemesan Wanita Kuburkan Mayat Bayi yang Baru Dibunuh

Menurutnya, jika ditambah dua jenis ini bahkan bisa lebih besar lagi. "Itu untuk subsidi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG dan listriknya," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menyebut keputusan final menaikkan harga BBM subsidi bukan oleh presiden tetapi ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

 

Alasannya, menurut dia, Kementerian Keuangan yang mengetahui kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai subsidi BBM.

 

BACA JUGA:Penataan Jalan HZ Mustofa dan Jalan Cihideung: Lahan Toko Sampai Trotoar, Pemerintah Tegas Dong!

”Untuk menyikapi tambahan BBM subsidi ini kita serahkan ke Kementerian Keuangan, sebab mereka yang tahu kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM,” jelas dia.

”Jika dianggap APBN berat, maka volume BBM subsidi bisa dikontrol melalui Kementerian ESDM (Enegri dan Sumber Daya Mineral),” ujarnya dalam keterangannya pada Selasa 23 Agustus 2022.

 

Dia memaparkan landasan pemberian subsidi BBM adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran.

 

BACA JUGA:Kata Kapolri, Kuat Makruf Sempat Akan Kabur… Waduh 

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 16 disebutkan subsidi BBM pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp206 triliun.

Pasal 17 regulasi ini mengatur tentang pendapatan negara bukan pajak, sehingga ketika harga minyak naik, maka pendapatan negara dari minyak meningkat.

 

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM di Indonesia, Satya mengatakan dalam ayat 8 disebutkan bahwa subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

 

BACA JUGA:38 Desa Dukung Pemekaran Tasik Utara

Selain itu, pemberian subsidi mempertimbangkan daya beli masyarakat dan ekonomi nasional, sehingga subsidi BBM harus terefleksi kemampuan keuangan negara, memperhatikan daya beli masyarakat, dan harus tepat sasaran.

Harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan, bahkan lebih kecil dari asumsi APBN 2023. Namun, Satya menilai harga minyak bumi memiliki fluktuasi yang cukup tinggi yang membuat nilai subsidi mengalami fluktuasi.

 

Pada tahun 2022, pemerintah mematok subsidi BBM Rp502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

 

BACA JUGA:Jadi Nasabah BRI Selama 27 Tahun, Maman Dapat Hadiah Mobil Avanza 

Saat ini subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.

Pemerintah memperkirakan jumlah pertalite tersebut akan habis pada Oktober 2022, sehingga perlu adanya tambahan volume BBM subsidi, termasuk subsidi untuk solar yang volumenya terus mengalami peningkatan.

”Sesuai dengan Perpres Nomor 69 pemberian subsidi ditentukan oleh Kementerian Keuangan karena mereka yang tahu kekuatan anggaran negara. Pengaturan volume dilakukan oleh Kementerian ESDM, bukan Kementerian BUMN,” kata Satya.

 

 BACA JUGA:BRIN Kembangkan Tiga Fasilitas Riset untuk Produk Halal

Konversi Mobil Listrik

DEN menyarankan dua cara kepada pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran, yaitu skema distribusi tertutup menggunakan aplikasi dan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan guna menjaga daya beli masyarakat tidak mampu.

DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM, salah satunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau bahan bakar gas.

 

Menurut dia, konversi mobil listrik atau bahan bakar gas dipercaya akan mengurangi konsumsi BBM.

BACA JUGA:Raditya Dika Kalahkan Paris Hilton, Satu-Satunya Instagram Rich 2022 dari Indonesia yang Masuk 100 Besar

Dia menilai saat ini suplai listrik dan bahan bakar gas di Indonesia lebih dari cukup yang membuat kedua energi tersebut relatif tak terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia.

Selain itu untuk mengurangi ketergantungan BBM impor, DEN memiliki rencana untuk meningkatkan campuran BBM penambahan biomassa atau biodisel.

DEN juga memiliki strategi untuk mengurangi subsidi elpiji dengan meningkatkan jumlah penggunaan gas melalui pipa.

 

BACA JUGA:Persib Bandung Gagal Menang Lawan 10 Pemain Bali United

Satya percaya jaringan gas melalui pipa yang kian banyak akan mengurangi konsumsi elpiji yang sebagian besar masih didatangkan dari kegiatan impor.

Selain itu, Satya meminta agar Kementerian ESDM mempercepat dan menggalakkan konversi kompor elpiji ke listrik untuk mengurangi ketergantungan impor elpiji mengingat suplai listrik terbilang cukup dan harga kalori kompor listrik induksi masih lebih murah dibandingkan elpiji.

Sumber: disway.id