Juru Parkir di Ciamis Keluhkan Nasibnya, Kebijakan Parkir Berlangganan Dianggap Merugikan

RADARTASIK, CIAMIS - Juru parkir di Kabupaten Ciamis mulai mempertanyakan nasib mereka terkait dengan kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, untuk menerapkan parkir berlangganan. Sejumlah juru parkir khawatir bila penghasilan mereka tidak sesua dengan upah minimum regional (UMK) atau pun penghasilan yang selama ini mereka dapatkan.

Lili Rusli (65) seorang juru parkir, mengungkapkan bahwa pendapatannya saat ini dengan sistem parkir konvensional bisa mendapatkan uang sebesar Rp1,5 juta hanya dalam waktu 15 hari kerja. Sedangkan rencana pemerintah Kabupaten Ciamis akan memberikan honor sekitar Rp1,5 juta untuk satu bulan. 

"Lebih menguntungkan parkir konvensional, tapi saya akan ikut yang setuju ya paling banyak saja," katanya.

Namun demikian, kata Lili, dirinya berharap aa kebijakan-kebijakan agar program parkir berlangganan tidak merugikan juru parkir. 

"Ada kebijakan parkir berlangganan atau parkir konvensional yang penting bisa sejahterakan juru parkir," harapnya.

Juru parkir lainnya adalah Herman Suherman (59), pria ini mengatakan bila dirinya setuju-setuju saja apabila ada kebijakan parkir berlangganan yang disertai dengan honor bulanan sebesar Rp1,5 jut per bulan untuk juru parkir. Menurutnya honor tersebut sam dengan pendapatan yang dia dapat selama satu bulan.

"Tidak beda jauh penghasilannya antara parkir berlangganan dan parkir konvensional setiap bulannya," ungkapnya.

Ada rencana kebijakan parkir berlangganan, ternyata juga dikeluhkan oleh Ujang Rosid (42), sebagai seorang juru parkir, Ujang kurang setuju terhadap kebijakan tersebut. Karena dia nantinya harus bekerja secara double, mengurus parkir berlangganan dan mengurus parkir konvensional.

"Jadi punya beban, menjaga yang parkir pakai stiker digratiskan, tapi juga punya beban untuk menyetorkan hasil retribusi per hari. Dua-duanya ada sisi baiknya, tapi kalau diminta memilih, lebih baik pakai parkir konvensional," ungkapnya.

Ketua Komisi B, DPRD Kabupaten Ciamis, H Komar Hermawan, menyampaikan perlu adanya keseriusan pemerintah dalam mengelola rencana parkir berlangganan. Salah satunya perlu menyikapi masalah honor untuk para juru parkir agar mendapatkan honor yang layak. Tetapi tidak terlalu membebani terhadap APBD.

"Pemerintah harus melihat dulu pendapatan dari parkir berlangganan ini secara terukur, apakah mampu untuk membayar honor juru parkir sesuai dengan UMR ? Selain itu, tertibkan dulu parkir konvensional dan satukan pemahaman yang sama agar targetnya tercapai," tegasnya. (Riz) 

Sumber: