Tiap Tahun Siapkan Rp 118 Miliar untuk Gaji PPPK Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Pemerintah Kabupaten Tasikmaya (Pemkab) harus menyediakan anggaran Rp 118 miliar setiap tahunnya untuk memberikan gaji kepada 2466 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik Selasa 7 Mei 2024.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyatakan, jika dalam satu tahun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyediakan Rp 118 miliar untuk memberikan intensif atau gaji kepada PPPK yang baru di lantik hari ini. 

"Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyediakan Rp 118 Miliar per tahun untuk PPPK yang dilantik ini," katanya kepada radartasik.com.

Meskipun cukup berat dengan PAD yang masih kecil, terang dia, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus berjuang dan berusaha agar para tenaga ASN PPPK tersebut bisa mendapatkan gaji layak. 

BACA JUGA:Ini Alasan Cecep Nurul Yakin Daftar ke 6 Partai Politik untuk Maju di Pilkada 2024 Kabupaten Tasikmalaya

"Tentu ini sebuah perjuangan yang terus kita lakukan agar, pemenuhan permaslahan kepegawaian ini bisa selesai," terang Ade.

Tambah dia, bahwa tenaga kepegawaian dari PPPK itu, menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang saat ini masih kekurangan, baik dari tenaga guru, kesehatan dan lainnya. 

"Saat ini kita selesaikan secara bertahap, maka akan terus kita lakukan sampai nanti tahun 2026 dengan target pegawai permasalahan selesai," tambahnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan oleh pemerintah pusat salah satunya untuk PPPK. Dengan besaran itu tentu pihaknya merasa bangga bisa merekrut PPPK dan melakukan pengakuan terhadap para Sukwan yang mengabdikan diri kepada pemerintah. 

BACA JUGA:Maju di Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya dari Jalur Independen Butuh 40.375 Pendukung

"Kami harap pemerintah pusat dapat menambah alokasi anggaran untuk memberikan gaji para PPPK. Agar tahun depan ini bisa berlanjut," harapnya.

Ade menargetkan tahun 2026 nanti permasalahan kepegawaian di Kabupaten Tasikmaya bisa selesai dengan adanya PPPK. Apalagi saat ini masih dibutuhkan 3000 pegawai lebih untuk mengisi kekosongan. 

"Maksimal dua tahun kedepan permasalahan kepegawaian bisa selesai," tukas Ade.

Sumber: