Capaian Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Tasikmalaya Masih Tertinggal

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Capaian program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Tasikmalaya masih belum mencapai target nasional. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Muhamad Zen, menyampaikan bahwa rata-rata lama sekolah di daerahnya baru mendekati angka 8 tahun, yang masih di bawah rata-rata nasional.

“Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya baru sekitar 7, sekian tahun, meski sudah mendekati 8 tahun, yang sebanding dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun, kita masih berupaya mengejar ketertinggalan,” ujar Zen, Minggu 5 Mei 2025.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai program dan strategi telah dijalankan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, dengan fokus agar masyarakat setempat minimal dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP atau sederajat, sesuai dengan tujuan wajib belajar 9 tahun.

BACA JUGA:Pramono Anung Hadiri DBL Fest 2025, Umumkan Kolaborasi Program Anak Muda

Namun, Zen juga mencatat bahwa salah satu tantangan utama adalah tidak terhitungnya pendidikan non-formal dalam statistik nasional. 

Di Kabupaten Tasikmalaya, banyak anak yang belajar di lembaga pendidikan non-formal seperti pondok pesantren. 

Menurutnya, meskipun tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal, pendidikan di pondok pesantren tetap memenuhi tujuan wajib belajar.

“Data dari sekolah formal memang menunjukkan capaian yang rendah. Padahal, banyak anak yang belajar di pondok pesantren, yang sebenarnya sudah memenuhi tujuan wajib belajar, meski tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal,” jelas Zen.

BACA JUGA:QRIS UTHM 2025: Sinergi Olahraga, Ekonomi Digital, dan Sport Tourism di Kota Tasikmalaya

Zen juga menegaskan bahwa secara esensial, Kabupaten Tasikmalaya telah mencakup sebagian besar anak usia sekolah, baik melalui jalur formal maupun non-formal. 

Ia menyatakan, meskipun capaian Tasikmalaya belum sempurna, jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong lebih baik.

Untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan, Pemkab Tasikmalaya terus menguatkan tenaga pengajar melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

"Kami telah mengangkat banyak tenaga pengajar P3K untuk mendukung pencapaian wajib belajar 9 tahun. Ini adalah langkah konkret agar anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang lebih merata," tambahnya.

Sumber: