3 Pesan Honorer untuk Kemendagri

Artinya, harus diingatkan betul kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pemetaan honorer. Bukan menghapus atau memberhentikan honorer.

2. Meminta kepada Kemendagri melalui kelembagaan kepegawaian kepala daerah untuk menyelesaikan honorer K2 secara menyeluruh.

Bukan hanya guru, tetapi nonguru terutama tenaga administrasi yang tersisa agar bisa dikomunikasikan dengan Kemen PAN-RB agar memberikan keleluasan kepada daerah dalam pemetaan honorer sesuai kebutuhan di daerahnya.

3. Meminta kepada Mendagri agar melakukan komunikasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal seleksi administrasi dan berkas tidak memberatkan persyaratan bagi honorer yang ingin ikut PPPK, baik dari ijazah maupun sertifikat keahliannya.

”Kami pun berharap dengan kedatangan kami mendapat respons baik dari kepala daerah, karena jujur SE Penghapusan Honorer ini membuat khawatiran teman-teman,” ucapnya.

Sean juga berharap Dirjen Otda Kemendagri bisa berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB agar bisa melihat kebutuhan pegawai di daerah.

”Tenaga administrasi harus bisa ikut seleksi PPPK 2022 sampai 2023, kalau memang honorer mau diselesaikan,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber: jpnn.com