Hampir 900 Ruang Kelas Rusak di Kabupaten Tasikmalaya, DPRD Ungkit Soal Keinginan Serius Pemkab Tasikmalaya

Hampir 900 Ruang Kelas Rusak di Kabupaten Tasikmalaya, DPRD Ungkit Soal Keinginan Serius Pemkab Tasikmalaya

Bangunan ruang kelas darurat untuk siswa SDN Sinagar Desa Sindangasih, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 08 Oktober 2022. -Istimewa-radartasik.disway.id

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM — Keinginan serius Pemkab Tasikmalaya memperbaiki hampir 900 ruang kelas rusak di Kabupaten Tasikmalaya diungkit DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi menilai memperbaiki hampir 900 ruang kelas rusak di Kabupaten Tasikmalaya bisa diselesaikan asal ada keinginan serius dari Pemkab Tasikmalaya. 

Memperbaiki hampir 900 ruang kelas rusak di Kabupaten Tasikmalaya, kata Ami Fahmi, bisa dilakukan secara bertahap. Sedikit demi sedikit. 

"Kalau misalkan kita ingin menuntaskan perbaikan ruang kelas yang saat ini jumlahnya hampir 900 lokal dalam satu tahun anggaran pasti APBD tidak akan mampu. Akan tetapi jika secara bertahap pasti terselesaikan," kata Ami Fahmi kepada radartasik.com, Rabu, 12 Oktober 2022.

Oleh karena itu, kata legislator dari Fraksi PKB ini, yang terpenting ada niatan serius dari pemerintah untuk memperbaiki

Maka dari itu, APBD harus mengutamakan terlebih dahulu belanja wajib.  

"Seperti mempunyai standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dan kesehatan," kata Ami Fahmi.

Jika saat ini jumlah kerusakan hampir mencapai 900 ruang kelas, maka Ami menilai hal itu terlalu dibiarkan terlalu lama. 

Seperti tidak ada rehab dan pembangunan ruang kelas baru, hingga akhirnya jumlah kerusakan makin bertumpuk.  

"Jika dicicil dalam satu tahun saka minimal 10 ruang kelas saja, tentu tidak akan terlalu berat," kata Ami Fahmi.

Ami menegaskan, sumber anggaran yang bisa dipakai memang dari DAK (Dana Alokasi Khusus), baik dari Bantuan Provinsi. Sebagian, walau hanya beberapa ruang kelas bisa dialokasikan oleh APBD murni Kabupaten Tasikmalaya. 

"Kami pun pernah menanyakan alokasi anggaran APBD 20 persen untuk pendidikan, namun itu ternyata include dengan gaji, honor dan lain-lain. Tetapi untuk fisiknya atau kegiatan non pegawai masih sangat jauh," kata Ami Fahmi.

Sehingga Ami Fahmi menilai, saat ini pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat untuk menuntaskan perbaikan sekolah rusak. 

Jika tidak ada niatan untuk memulai mengurangi, tentu akan sangat berat dan kerusakan kelas makin banyak. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: