Merdeka Kepundungan

Mbah Mars

Keramaian peringatan HUT Kemri tahun ini sangat terasa. Tadi malam di kampung saya ada acara tirakatan. Diisi doa bersama dan aneka hiburan. Sessi yg paling heboh justru di acara tebak-tebakan. Saya dapat giliran melontarkan 3 pertanyaan. Pertama, "Orang Jawa menyebut bensin dengan bengsin. Jum'at dengan Jemuwah. Dhuhur disebut luhur. Lha kalau hutang, apa hayo ? Ternyata ada ibu-ibu yg bisa menjawab. "Kalau hutang lali (lupa)" Pertanyaan ke dua, nenek apa yg lihai terbang ? Tak satupun warga yg bisa menjawab. Saya menjawabnya sendiri. "Nenek yg lihai terbang adalah neneknya burung merpati" Wkwkwk! Teka-teki ke 3 saya, "Apa yg kecil saat di Jakarta tetapi menjadi besar di Aceh ?". Hehehe. Tak ada lagi yg bisa menjawab. Warga menyerah. Saya jawab dewe. "Itu adalah huruf A". Indahnya malam tirakatan kami. Baru bubar jam 12.00.

Sri Wasono Widodo

"Kegagalan POLRI mereformasi diri", dengan harapan memanfaatkan momentum peristiwa Duren Tiga tampaknya kurang efektif. Peluang kemungkinan berhasil harus dari pihak eksternal. Keberhasilan reformasi TNI tidak lepas dari kepemimpinan Gus Dur yang terpilih menjadi presiden karena momentum Poros Tiga. Sayang ketika mau mereformasi POLRI Gus Dur keburu jatuh.

Komentator Spesialis

Harus diakui bahwa kerusakan institusi polri sejak tito karnavian menjadi kapolri. Penegakan keadilan timpang. Polri bukan lagi menjadi alat negara, institusi negara penegak keadilan hukum negara NKRI. Telah gagal dalam menjadi "last resort" di wilayah Indonesia untuk para pencari keadilan hukum. Tetapi bermetamorfosa menjadi alat kekuasaan. Contoh paling simple adalah bedanya perlakuan hukum antara oposisi dan pendukung pemerintah, oligarki dengan rakyat jelata, artis dengan ibu rumah tangga dll.

ibnuhidayat setyaningrum

Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jargon ini begitu sempurna untuk bangsa kita dengan segala macam problematikanya saat ini. Tahun depan, mudah-mudahan jargonnya sederhana saja dan juga bisa sangat cocok ; "Merdeka itu merdeka." 

Jimmy Marta

Di uu 34/2004 itu disebutkan 10 kemen/lembaga yg boleh diisi tni aktif. Kemenko polhukam, kememhan, sekmilpres, bin, bsn, lemhanas, dkn, basarnas, bnn dan ma. Nyuwun pangapunten pak Murza..

Mirza Mirwan

Ada tiga nama yang perlu disebut terkait reformasi TNI: Wiranto, Agus Widjojo dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sebagai Panglima ABRI, 1998, Jenderal Wiranto menugasi Komandan Sesko ABRI, Letjen Agus Widjojo, dan Kepala Staf Teritorial ABRI, Letjen SBY, untuk merumuskan konsep reformasi TNI/Polri. Dari rumusan itulah kemudian Presiden BJ Habibie meneken Keppres Pemisahan Polri dari ABRI, April 1999. Agar tidak terkesan "ujug-ujug", drastis, TNI/Polri masih diberi jatah 38 wakil di parlemen periode 1999-2004.Tetapi saat Agus Widjojo menggantikan Hari Sabarno -- yang diangkat sebagai mendagri oleh Presiden Megawati -- sebagai Eakil Ketua MPR, beliau tegas mengatakan bahwa 1999-2004 adalah periode terakhir TNI/Polri berada di Senayan. Hanya setahun lewat beberapa hari Agus Widjojo menduduki kursi Waka MPR karena keburu pensiun sebagai TNI. Tentang 'keluhan' LBP soal TNI yang tak lagi menduduki jabatan di luar kemiliteran, bukankah masih ada (kalau tidak salah) 95 Kedubes RI yang memerlukan atase pertahanan? Itu berarti masih ada ratusan perwira TNI yang bertugas di luar kemiliteran -- dengan menghitung staf atase.

Er Gham

Bukan masalah sipil atau militer yang menempati posisi di pemerintahan. Dulu memang banyak TNI yang menjadi gubernur atau bupati. Saat ini, yang penting adalah orang yang waras dan jujur. TNI memang telah kembali ke barak. Tapi ketika sipil yang ambil alih posisi, banyak juga yang tidak waras. Kita lihat korupsi merajalela saat reformasi ini. Berapa banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Itu yang ketahuan, yang kena OTT. Tidak tahu berapa yang masih tiarap dan berhasil menyembunyikan modusnya.

Muin TV

Sumber: