Kabar Gembira! Segera Dibuka Rekrutmen ASN 2023, Cek Jadwal Pengisian Formasi di Sini

BACA JUGA: Ingat! Jadwal Pencairan THR ASN 2023 Bisa Lebih Cepat, Cek di Sini Aturannya

Penyampaian kebutuhan ASN tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

”Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segara kita penuhi,” tuturnya.

Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. 

Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga akan dilakukan dengan sangat selektif.

BACA JUGA: Mulai 2023 Anak IPS Bisa Ikut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Program Studi IPA Loh

Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti komitmen pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

Dia meminta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dia mengingatkan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi.

Budi mengakui saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran.

Karena itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Mulai 2023 Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN Diambil Alih oleh Kemendikbudristek

Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan.

Merespons penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan tiga paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK. 

Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK.

”Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya,” ujarnya.

Sumber: menpan.go.id