1.300 Tenaga Kesehatan di Kota Tasikmalaya Minta Diangkat Jadi PPPK, Ingin Kedepankan Afirmasi

1.300 Tenaga Kesehatan di Kota Tasikmalaya Minta Diangkat Jadi PPPK, Ingin Kedepankan Afirmasi

Forum Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya beraudiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya di Ruang Paripurna, Kamis 28 Juli 2022. Honorer tenaga kesehatan mendesak pemerintah mengangkat 1.300 honorer nakes menjadi PPPK dengan p--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Sebanyak 1.300 tenaga kesehatan (nakes) honorer  di Kota Tasikmalaya menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Suara dari Forum Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya itu mereka sampaikan saat ratusan tenaga kesehatan honorer beraudiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya.

Audiensi antara tenaga kesehatan honorer dengan DPRD dan Pemkot Tasikmalaya dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis 28 Juli 2022. 

BACA JUGA: Pengantin Pria Tak Kunjung Datang ke Pelaminan, Kemudian Dilaporkan ke Polisi, Kini Nasibnya Tragis…

Setelah berorasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, massa Forum Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya masuk ke ruangan paripurna untuk beraudiensi.

Ketua Forum Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Muhamad Haekal menyampaikan, keinginan para tenaga honorer kesehatan dalam audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu pengangkatan seluruh tenaga kesehatan honorer yang berjumlah 1.300 menjadi PPPK.

BACA JUGA: Ratusan Tenaga Kesehatan Kota Tasikmalaya Geruduk Gedung Dewan, Ini Isi Poster-Posternya

"Kami ingin seluruhnya itu diangkat," kata Muhamad Haekal saat audiensi, Kamis 28 Juli 2022.

Muhamad Haekal juga meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya menyiapkan solusi bila mana pada 2023 betul honorer ditiadakan. "Ada solusi, yang jelas agar para tenaga honorer ini tidak betul-betul berhenti ketika nanti dihapus," katanya.

BACA JUGA: Kakak-Adik Curi Motor Petani, Ketahuan Lalu Dihajar Warga, Satu Orang Tewas

Tentunya solusi tersebut harus segera diambil pemerintah sebelum diberlakukan penghapusan tenaga honorer pada November 2023. 

"Bahkan kami juga meminta ada kontrak kerja pada masa transisi, bila mana tenaga honorer betul-betul dihapus," katanya.

Saat pengangkatan 1.300 tenaga honorer kesehatan menjadi PPPK nanti, kata Muhamad Haekal, pemerintah harus mengedepankan kredit poin, khususnya bagi nakes yang sudah lama mengabdi. 

BACA JUGA: Waduh, Witan Sulaeman Menyusul Eggy Maulana Vikri Nganggur, Berstatus Tanpa Klub...

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: