Respons MKKS SMA Kabupaten Tasikmalaya terhadap Larangan Study Tour dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Tasikmalaya memberikan tanggapan terhadap kebijakan baru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kebijakan baru itu terkait larangan study tour bagi sekolah tingkat SMA dan SMK. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran PJ Gubernur Nomor 64/PK.01/Kesra.

Ketua MKKS SMA Tasikmalaya Dadan Sudrajat menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan secara resmi.

Menurutnya, jika aturan tersebut telah menjadi keputusan pemerintah, maka sebaiknya seluruh sekolah mematuhinya.

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, KAI Buka Pemesanan Tiket KA Tambahan Lebaran, Ayo War Tiket Lagi

Namun, bagi sekolah yang telah merencanakan kegiatan study tour dan memasukkannya ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan siswa, perlu mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Dadan Sudrajat menekankan bahwa kegiatan semacam ini harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk transparansi terhadap orang tua serta kelayakan transportasi dan aspek keselamatan lainnya.

Dia juga menjelaskan bahwa larangan study tour memiliki alasan yang kuat. Selain karena pembiayaannya cenderung membebani orang tua siswa, kegiatan ini dinilai kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak orang tua merasa terbebani karena adanya dorongan dari penyelenggara —dalam hal ini sekolah— yang membuat mereka terpaksa mengeluarkan biaya besar. 

BACA JUGA: Jadi Korban Medsos, Remaja Putri Asal Tasikmalaya Tersesat di Sumatera Utara, Begini Kronologis Kejadiannya

Oleh karena itu, Dadan mengimbau agar sekolah lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan daripada mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk kegiatan yang kurang mendesak.

Di sisi lain, seorang orang tua siswa, Nia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, biaya study tour yang dibebankan kepada orang tua cukup berat karena sering kali mencapai ratusan ribu rupiah.

Wanita 52 tahun ini berpendapat bahwa jika study tour dianggap sebagai bagian dari program pendidikan, maka seharusnya biaya tersebut dianggarkan oleh pemerintah dan tidak menjadi beban bagi orang tua.

Sumber: