Pejabat Pemkot Tasikmalaya Harus Jaga Stabilitas, Jangan Sibuk Kasak-Kusuk Incar Kursi Plh Sekda

BACA JUGA:10 Tips Mengelola Waktu, Efektif Tingkatkan Produktivitas, Cocok Buat Kamu yang Super Sibuk

Diberitakan sebelumnya, pemandangan menarik terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya ke-7, Rabu 19 Juni 2024. 

Agenda Paripurna ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kota Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 itu.

Deretan tribun Ruang Paripurna yang biasa diisi para pejabat eselon II tidak nampak diisi penuh. Hal itu kontan menjadi perhatian salahseorang anggota DPRD, Denny Romdhoni. 

Pada kesempatan pembacaan pandangan fraksi, politisi PDIP itu menyebut banyaknya pejabat Eselon II yang mewakilkan menghadiri agenda Rapat Paripurna menandakan sudah tidak fokusnya birokrasi hari ini. 

BACA JUGA:Takut Sama Hantu? Ternyata Itu Phasmophobia, Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

"Eselon II Sudah Tidak semangat, saya sarankan evaluasi. Banyak yang diwakilkan. Apa sibuk proyek saya tak tahu," selorohnya. 

Menurutnya Rapat Paripurna merupakan forum resmi. Majelis tertinggi di daerah dalam menentukan kelangsungan penyelenggaraan pemerintah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 

Tentunya semua instansi di lingkungan Pemkot diundang, apalagi pembahasan menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

"Ini forum resmi, kan semua diundang. Kita menyayangkan hal ini. Oke Mendapat Opini WTP apalagi yang ke 8 kalinya. Syukur kalau ini pure tidak ada kunam-kanim. Tapi ada yang dibui juga di Pemkot, aneh juga ini ya," ketusnya. 

BACA JUGA:Peluang Usaha Jual Beli Buku Bekas, Simak Tips Menjalankannya di Bawah Ini

Ia pun menjadi yakin, dalam menentukan Plh Sekda yang bakal menggantikan Ivan Dicksan ketika tuntas tugas di eksekutif, tidak dari deretan pejabat eselon II Pemkot hari ini. 

Harus selektif, bila perlu didatangkan dari provinsi demi menjaga kondusivitas dan kelangsungan roda pemerintahan Kota Resik stabil tatkala Pilkada berlangsung. 

"Tolong Pak Plh wali kota menentukan Plh sekda nanti selektif. Saya lihat, ASN sudah kasak-kusuk pengen jadi Plh sekda," bebernya. 

"Kalau bisa tidak dari ASN kota. Tapi ditunjuk dari provinsi saja agar tidak ribut di daerah. Sekarang eselon II sudah pada ribut ingin jadi sekda," sambungnya.

Sumber: