Ooh... Ini Peran Penting Istri Pejabat Kementerian PUPR Hingga Harus Mengikuti Kegiatan Khusus

BACA JUGA: Pippo Inzaghi Mengenang Gol Terakhirnya untuk AC Milan: Saya Berlari ke Curva, Nesta Memeluk Saya

Diharapkan pula, para istri pejabat dapat membantu visi Kementerian PUPR untuk menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai integritas.

”Tanggung jawab dalam mewujudkan insan PUPR yang berintegritas membutuhkan peran besar dari keluarga, khususnya para ibu yang hadir dalam acara ini,” kata dia.

”Mohon sampaikan ke bapak (suami, red) supaya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin dan terus menjaga integritas,” pesan Iskandar.

Sementara Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bunga Alamanda menegaskan peran KPK dalam memberikan pendidikan dan pencegahan perilaku korupsi.

BACA JUGA: Opsi Darurat, Sahar Ginanjar Gabung Persib Punya Potensi Besar, Luizinho Passos Ingin Kiper Pengalaman

Menurut dia, KPK menjalankan penegakan hukum apabila sudah terjadi korupsi tidak akan maksimal tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Dia menjelaskan upaya yang dilakukan KPK akan kurang menimbulkan efek jera apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, terutama keluarga untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini.

”Mohon lebih berhati-hati dalam bertindak serta lebih selektif dalam memilih lingkaran pertemanan karena berpengaruh pada sifat konsumtif yang dapat mendorong terjadinya korupsi,” tandas dia.

Kegiatan pembangunan budaya integritas dilaksanakan sejak tahun 2019. Kegiatan ini dikenal dengan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

BACA JUGA: AC Milan Akan Jual Sandro Tonali ke Newcastle, Ramalan Leonardo Terbukti

Kegiatan ini akan diikuti total sebanyak 2.145 istri kepala balai, kepala satker dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Kementerian PUPR.

Sampai saat ini sebanyak 1.157 istri pejabat Kementerian PUPR sudah mengikuti kegiatan pembangunan budaya integritas.

Hadir dalam kegiatan itu, Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono. Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursyanthyasto. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Riono Suprapto. Pengurus pusat DWP Kementerian PUPR.

Sumber: