Mantan Petinggi Pertamina Asal Tasikmalaya Nicke Widyawati Dipanggil KPK dalam Kasus Jual Beli Gas PGN dan IAE

JAKARTA, RADARTASIK.COM – Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 10 Maret 2025.

Mantan Dirut Pertamina asal Tasikmalaya ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT IAE.

Pemeriksaan kali ini bukan terkait jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina melainkan dalam jabatan sebelumnya Nicke sebagai Direktur SDM Pertamina pada 27 November 2017.

Dilansir Disway.id, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya pada Senin 10 Maret 2025 menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama: NW (Direktur SDM PT Pertamina).

BACA JUGA: Rumah Singgah Gratis untuk Pasien RSUD KHZ Musthafa: Realisasi Janji Kampanye Asep Muslim

BACA JUGA: IRT Korban Kebakaran Bengkel di Bantarkalong Meninggal Dunia

Selain memanggil wanita asal Tasikmalaya, dalam kesempatan ini, KPK juga memanggil lima orang lainnya sebagai saksi.

Direktur Keuangan PT Pertamina tahun 2014-2017 Arif Budiman. Nusantara Suyono sebagai Direktur Keuangan PT PGN tahun 2016-April 2018.

Direktur Gas PT Pertamina tahun 2014-2017 Yenni Andayani. Desima A Siahaan selaku mantan Direktur SDM dan Umum PT PGN. Direktur Utama PT Pertagas Wiko Migantoro.

Tessa belum menyampaikan materi pemeriksaan yang hendak didalami tim penyidik kepada para saksi tersebut karena biasanya disampaikan KPK setelah pemeriksaan selesai.

BACA JUGA: Becak Motor Kebakaran di Alun-alun Singaparna, Diduga Akibat Kebocoran Selang BBM

BACA JUGA: Volume Sampah di Kota Tasikmalaya Meningkat Selama Ramadan, DLH Kerahkan Tambahan Armada

Pelru diketahui bahwa dalam tahapan pemeriksaan saksi, penyidik KPK telah lebih dulu memanggil Direktur Utama Pertamina periode 2017-2018 Elia Massa Manik. Lalu, Direktur Utama Pertamina periode 2014-2017 Dwi Soetjipto.

Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019 juga sudah menjalani pemeriksaan.

Sumber: