10 Isu Strategis yang Harus Diselesaikan Menpan RB Azwar Anas, Salah Satunya Peta Penanganan Honorer K1 dan K2
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas punya 10 isu strategis yang harus dituntaskan. Foto: Humas Kemenpan RB/Jpnn.com--
Keenam, isu formasi ASN baik CPNS maupun PPPK untuk Papua dan Papua Barat yang ada di Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.
Ketujuh, peta penanganan tenaga honorer K2 dan K1.
Kedelapan, kesejahteraan ASN.
Kesepuluh, penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Rini mengatakan hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 10. Rencana pemindahan ASN ke ibu kota negara (IKN).
Merespons hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas menegaskan bahwa prioritas penting harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal perlu diperkuat.
Honorer Segera Menghadap Menpan RB Azwar Anas
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Honorer Tenaga Teknis dan Administrasi Kategori 2 (FHTTAK2) Indonesia Riyanto Agung Subekti mengungkapkan kegembiraannya dengan pelantikan MenPAN-RB Azwar Anas.
Itong, sapaannya, yang juga warga Kabupaten Banyuwangi ini mengaku sedikit mengenal sepak terjang eks bupati itu. "FHTTAK2 mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Abdullah Azwar Anas sebagai MenPAN-RB yang baru," kata Itong kepada JPNN.com, Kamis, 8 September 2022.
Honorer K2 terutama tenaga teknis lainnya, lanjutnya sangat berharap kepada Menteri Azwar Anas mampu menyelesaikan masalah tenaga non-ASN.
Dia menegaskan selama ini honorer K2 telah menjadi korban kebijakan mulai dari skema pengangkatan CPNS hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Demi memperjuangkan nasib honorer K2, Itong mengaku siap menghadap kepada MenPAN-RB Azwar Anas untuk menyampaikan data akurat (honorer K2).
"Data kami bukan bodong. Datanya sudah sesuai dengan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2013 serta menyampaikan peta jalan tahun 2016 yang telah disepakati bersama pemerintah bersama Komisi II DPR RI," tegas Itong.
Itong mengungkapkan betapa besarnya harapan seluruh honorer K2 kepada mantan bupati Banyuwangi dua periode tersebut. (esy/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jpnn.com