Butuh Satgas Antiradikalisme Anak

RADARTASIK, TASIKMALAYA – Banyaknya kasus keterlibatan anak usia sekolah terpapar radikalisme menuntut Kota Tasikmalaya memiliki lembaga khusus dalam mencegah dan mengantisipasi terlibatnya pelajar terhadap paham tersebut. 

Hal itu terungkap saat tim verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak (KLA) melakukan verifikasi secara daring. Mereka menyarankan Kota Resik yang sempat menangani persoalan terlibatnya pelajar dalam aktivitas paham radikal, ditambah Priangan Timur yang notabene merupakan kawasan merah, mengantisipasi terulangnya kasus serupa. 

”Rekomendasi atau masukan dari tim verifikasi itu memang kita anggap sudah perlu. Antisipasi dan pencegahan merupakan hal wajib. Apalagi daerah kita merupakan zona merah kaitan radikalisme,” ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya Eki Sirojul B MH usai mengikuti verifikasi daring di ruang rapat wali kota, Selasa (14/6/2022).

Dia menceritakan beberapa tahun lalu KPAD sempat menangani persoalan radikalisme anak. Pihaknya secara eksklusif bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tasikmalaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi, ormas keagamaan serta stakeholder terkait menangani persoalan tersebut. Lantaran sudah menimpa beberapa pelajar dengan jumlah relatif banyak. ”Jadi memang saran untuk membentuk Satgas Pencegahan Radikalisme di Kalangan Anak, kita sepakat. Memang rentan anak usia sekolah mencari jati diri, ketika pendampingan sisi keagamaan dari orang tua tidak begitu intens,” ujarnya. 

BACA JUGA: DKP3 Perbolehkan Kiriman Hewan Kurban dari Luar Kota, Perhatikan Syaratnya!

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya itu menuturkan mesti ada will bersama dalam mencegah hal tersebut kembali terjadi di Kota Santri. Sebab, selama ini, pihaknya bisa terjun ketika ada kasus yang muncul. Lantaran tidak ada pihak yang secara kontinu melakukan upaya pencegahan atau antisipasi. ”Selama ini saat ada kasus, baru kita bersama stakeholder melakukan penanganan. Namun memang pencegahan sebelum kasus itu terjadi dibutuhkan,” kata Eki. (igi)

Sumber: