KEUKEUH PPN Naik 12 Persen, Masyarakat Dapat Bansos Beras, Diskon Listrik, Diskon Pembelian Rumah

Insentif Bagi Dunia Usaha

Beragam insentif yang dirancang pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum tetapi juga telah disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya yang merupakan backbone perekonomian nasional.

Insentif tersebut berupa perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024.

Untuk UMKM dengan omset di bawah Rp 500 juta / tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5%.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket kebijakan ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Barang dan Jasa Mewah Dikenakan PPN 12%

Sebelumnya, barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu tidak dikenakan PPN.

Barang dan jasa mewah itu antara lain bahan makanan premium (beras, buah-buahan, ikan dan daging premium).

Pelayanan kesehatan medis premium. Jasa pendidikan premium. Listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA - 6600 VA.

Dalam paket kebijakan ekonomi baru, barang dan jasa mewah akan dikenakan PPN 12%.

Paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan tersebut disampaikan Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 15 Desember 2024.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menkeu Keuangan Sri Mulyani. Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Menteri Perdagangan Budi Santoso. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Sumber: