Wacana Pemotongan TPP bagi ASN di Kota Banjar Jadi Sorotan Bakal Calon Wali Kota

Wacana Pemotongan TPP bagi ASN di Kota Banjar Jadi Sorotan Bakal Calon Wali Kota

Bakal Calon Wali Kota Banjar Atet Handiyana mengomentari wacana pemotongan TPP bagi ASN di Kota Banjar. Foto: istimewa--

BANJAR, RADARTASIK.COM— Wacana pemotongan TPP bagi ASN, Nakes dan P3K di lingkup Pemkot Banjar kini menjadi perhatian halayak banyak.

Salah satunya wacana pemotongan TPP bagi ASN di Kota Banjar jadi sorotan bakal calon Wali Kota Banjar Atet Handiyana

"Wacana ini tidak hanya sekadar mencari siapa yang benar atau salah, namun harus dijadikan pelajaran bersama dalam pengelolaan keuangan daerah," ucap Atet Handiyana Jumat 17 Mei 2024. 

Hal tersebut takkan terjadi jika dilakukan dengan lebih bijak sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. 

BACA JUGA: 16 Pejabat di Kabupaten Tasikmalaya Menunggu Hasil Seleksi Jabatan Kepala Satpol PP, Ini Kata Kepala BKPSDM

BACA JUGA: Daftar HP yang Susah Diservis Apa Ponsel Anda Termasuk? Cek di Sini, Tips Sebelum Membeli Smartphone

Tentu, kata dia, ini sangat penting karena jika dibiarkan terus menerus maka akan berdampak buruk bagi banyak pihak. Tidak hanya ASN, juga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. 

"Kita semua, khususnya para calon pemimpin yang akan bertararung di Pilkada harus belajar untuk mengelola keuangan daerah dengan bijak dan inovatif," pungkasnya. 

"Kita semua harus mencegah jangan sampai terjadi defisit anggaran yang besar di masa-masa yang akan datang karena dampaknya sangat luar biasa," ucapnya. 

Dia menilai, pemotongan TPP diakibatkan dari kurangnya kemampuan Pemkot Banjar sebelumnya dalam mengelola keuangan daerah.

BACA JUGA: Begini Penjelasan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ferry Willyam Soal Surat Tugas ke CNY

BACA JUGA: Daftar 9 Pemain AS Roma yang Tak Lagi Diinginkan Daniele De Rossi Musim Depan

Hal tersebut terjadi akibat dampak dari suatu kebijakan yang kurang tepat, sehingga dampaknya baru dirasakan saat ini.

"Kita akui, situasi saat ini sangat sulit dan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah. Mungkin saja bisa terjadi dalam proses manajemen keuangan yang menyebabkan defisit anggaran yang besar," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: