Pembayaran Jamkesda Jangan Hanya Janji, Masyarakat Menilai Pemkab Tasikmalaya Seperti Melarang Sakit

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepulloh. istimewa--

"Memang kalau sekarang kondisinya seperti itu (utang), tinggal mungkin government to government antara Bupati ke Pj Wali Kota harus bermusyawarah, tidak hanya janji saja akan dibayar," tuturnya.

Asep menegaskan, pembicaraan antara pemerintah yang meminta untuk pelayanan ke RSUD dr Soekardjo itu khususnya yang menggunakan Jamkesda tidak diberhentikan harus secepatnya dilakukan. 

"Jangan sampai sudah ada masyarakat yang mengeluh baru dilakukan komunikasi itu," tegasnya.

Asep menandaskan, dalam hal ini harus terbangun komitmen yang kuat dan jelas serta betul-betul bisa terjamin bahwa Pemkab Tasikmalaya bisa mengalokasikan anggaran perubahan untuk membayarnya.

BACA JUGA:Terbaru Daftar Hari Libur 2024, Ada Ketentuan ASN Kerja di Hari Libur

"Jadi untuk pemutusan pelayanannya jangan sampai terjadi. Karena yang dirugikan itu adalah warga Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Sebab, kalau semua berobat ke RSUD SMC itu overload. Bahkan nanti ketika overload maka dapat menurunkan kualitas pelayanan juga," tandasnya.

Asep, menyarankan juga agar diupayakan sejauh mana negosiasi antara Bupati dengan Pj Wali Kota Tasikmalaya, ataupun dengan dinas teknis yang mengurusi hal itu. 

"Ini harus terbangun di atas komitmen yang kuat dengan didasari dan diniati memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya masing-masing," sarannya.

Sumber: