Perayaan Nataru Tidak Dibatasi Lagi, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, 166 Ribu Personel Disiagakan

Perayaan Nataru Tidak Dibatasi Lagi, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, 166 Ribu Personel Disiagakan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat konferensi pers tentang peniadaan pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru atau Nataru 2023 di Mabes Polri, Jumat 16 Desember 2022. Foto: Kemenag RI--

"Tahun ini tidak ada lagi pembatasan. Masyarakat tentu tetap diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pencegahan dan penularan Covid-19," ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut mengatakan, jajaran Polri dan TNI akan terus waspada dalam melakukan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan masyarakat, ormas, dan organisasi kepemudaan.

BACA JUGA: Gratis, Rasakan Sensasi Terowongan Kembar Terpanjang di Indonesia Tol Cisumdawu, Panjangnya 472 Meter

"Selain TNI-Polri, kami juga melibatkan teman-teman Banser dan Ansor bersama lainnya dalam pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023," tandas Kapolri.

 

Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Sementara itu pengaturan lalu lintas Natal dan tahun baru (Nataru) 2023, pihak kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tengah meyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghindari terjadinya kemacetan saat Nataru bersama Kemenhub.

Rekayasa yang dilakukan mulai dari penerapan one way, contraflow, hingga ganjil genap. Ha tersebut dilakukan secara kondisional.

"Artinya, ganjil genap boleh berjalan kapan kita gunakan contraflow dan kapan kita lakukan one way," kata Kapolri .

Penerapan kebijakan tersebut akan disosialisasikan dan bertujuan menghindari penumpukan kendaraan.

"Sebelum kita laksanakan itu pasti kita akan sosialisasikan, biar tidak membuat masyarakat yang sudah telanjur masuk ke jalan kemudian harus keluar dan balik lagi, ini tentunya yang akan kita sampaikan," ungkapnya.

Polri bersama Kemenhub telah memperhitungkan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami sudah punya ukuran pada saat kepadatan melebihi 5 ribu, apakah kita akan melakukan tahapan one way atau contraflow. Kalau lebih dari 6 ribu, kita laksanakan one way itu akan kita hitung," jelasnya.

Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Raharjo menuturkan pihaknya telah menyiapkan skenario dengan melakukan koordinasi bersama Korlantas Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: disway.id