Jika Ada Oknum Lakukan Pemotongan BLT BBM, Mensos Minta Segera Lapor Polisi

Selain itu, terdapat penarikan BLT BBM senilai Rp100.000 oleh pemerintah Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Brebes dengan dalih untuk biaya sedekah bumi yang rencananya akan digelar tahun depan.

Anak Yatim dan Lansia

Selain BLT BBM, pemerintah juga akan menyalurkan BLT bagi lansia, anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.

"Kami mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sekitar Rp400 miliar untuk digunakan pada bulan Desember, kami akan menyerahkan kurang lebih targetnya 946.863 anak yatim piatu, per anak mendapat Rp200 ribu per bulan," kata Risma dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 16 September 2022.

BACA JUGA: Waduh, Seorang Bintara Senior Polisi di Kalsel Ditangkap Karena Diduga Kuat Terlibat Peredaran Narkoba

BACA JUGA: Terungkap, Ternyata Ada 8 Remaja yang Jadi Korban Penjualan Anak sebagai PSK, Zulpan: Kemungkinan Bertambah

Selain anak yatim piatu, ujar dia, Kemensos menyiapkan bantuan untuk lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun.

"Mereka tidak ada yang merawat, sendirian, jumlahnya ada 334.011 jiwa, itu kita berikan makanan setiap hari, tetapi uangnya bisa dititipkan ke Pak RT atau Pak RW agar mereka setiap hari memberikan makanan, terutama lansia yang sudah tidak berdaya dan mereka tidak ada keluarganya," tambah Mensos.

Selanjutnya, kata dia, penyandang disabilitas akan diberikan bantuan dengan nilai yang sama seperti lansia tunggal.

"(Bantuan penyandang disabilitas) bulan Desember 2022 kita akan bagikan kepada 98.934 orang. Jadi nilainya per hari Rp21 ribu, kalau yang lansia tunggal itu 31 hari per satu bulan, kemudian penyandang disabilitas 31 hari per satu bulan," ungkap Mensos.

BACA JUGA: Polri Bakal Kejar Hacker Bjorka Hingga Luar Negeri

BACA JUGA: Viral Kasus Siswa Disabilitas Di-bully di Cirebon, Gubernur Ridwan Kamil Respons Begini

Artinya, kata dia masing-masing lansia tunggal dan penyandang disabilitas mendapat Rp21 ribu x 31 hari sehingga totalnya Rp651.000.

"Tapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana mereka yang belum punya data kependudukan, kita harus coba bagaimana lakukan percepatan. Karena itu, kami menjalin kerja sama dengan Dukcapil untuk mempercepat, tapi memang harus ada keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat," tambah Mensos.

Mensos menyebut data kependudukan dimiliki pemerintah daerah sehingga untuk mendapatkan data orang-orang yang harus dibantu dan perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sumber: fin.co.id