Warga Sariwangi Merasa Anggota DPRD Dapil 1 Lambat Respon Pencemaran Sungai Cikunten

Warga Sariwangi Merasa Anggota DPRD Dapil 1 Lambat Respon Pencemaran Sungai Cikunten

AKSI DAMAI. Forum Masyarakat Peduli Sariwangi (FMPS) mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menuntut perbaikan kualitas air Sungai Cikunten yang tercemar akibat pembangunan dan pelebaran Jalan Cidugaleun-Parentas Cigalontang, Kamis (8/9/2022).-Radika Robi Ramdani / Radar Tasikmalaya-

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Anggota Forum Persatuan Peuteuy Jaya Kecamatan Sariwangi Uus Syamsul Bahri menyayangkan para anggota DPRD dapil 1 kurang respons dalam menyikapi pencemaran Sungai Cikunten di Kecamatan Sariwangi. 

Akibatnya, masyarakat harus rela datang ke DPRD agar didengarkan aspirasinya.

“Kalau memang anggota dewan mewakili masyarakat Sariwangi, seharusnya masyarakat tidak datang ke gedung DPRD. Justru merekalah yang harusnya menjembatani dan datang ke daerah mendengarkan aspirasi, ini sudah hampir dua bulan adem-adem saja,” katanya disela audiensi, Kamis 8 September 2022. 

“Bahkan kami juga makin heran, ketika masyarakat datang ke DPRD untuk audiensi dengan Komisi III, perwakilan dari dapil 1 hanya ada Pak Ery, sementara yang lainnya ke mana. Apakah memang sibuk atau sudah tidak ada kepedulian,” sesalnya.

BACA JUGA: 20 Nama Bayi Perempuan Paling Keren dari Bahasa Arab dan Sansekerta, Bikin Pesona Kian Terpancar

Menurut Uus, kalau mereka sudah tidak mau menjadi wakil masyarakat Sariwangi, tidak akan memaksakan. 

“Kenapa kami harus mewakilkan aspirasi kami kepada mereka. Kami akan sosialisasikan itu supaya masyarakat Sariwangi tahu kinerja anggota dewan dari dapil 1,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana menambahkan, proyeksi pekerjaan pembangunan ini tidak salah untuk pengembangan daerah. 

Namun, disayangkan prosesnya berdampak cukup dahsyat ke Kecamatan Sariwangi. “Dari Komisi III tegas akan memangil Kepala DPUTRLH agar segera ditindak lanjuti. Karena pembangunan ini ternyata sudah mencemari dua kecamatan,” ucapnya. 

BACA JUGA: BSU Gaji Rp 600 Ribu Cair Hari, Ketahui Persyaratanya Sebelum Cek Rekening

Sebagai bentuk serius mengawal aspirasi masyarakat. Komisi III langsung membuat nota komisi untuk segera memanggil dinas bersangkutan. 

“Kami akan pertanyakan apakah betul DPUTRLH sudah ada pemufakatan. Kalau sudah maka lakukan action, sehingga masyarakat Sariwangi tidak menunggu terlalu lama. Termasuk kami juga akan melakukan survei ke lokasi pembangunan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: