Sekarang Wajib Pajak Tak Perlu Lagi Daftar NPWP

“Akselerasi teknologi digital merupakan solusi dari penerapan pajak yang adil,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia juga mengingatkan, konsistensi menjadi kunci pembangunan fondasi transparansi perpajakan.

BACA JUGA:Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Mulai Pulih, Penerimaan Pajak Tumbuh Luar Biasa

Kolaborasi dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan reformasi, karena proses reformasi tidak dapat dijalankan sendiri oleh DJP menurut Ani.

Sementara itu, Suryo Utomo dan pengusaha Chairul Tanjung sepakat bahwa digitalisasi memudahkan dalam data cross-transaction yang menjadi landasan pembentukan basis data yang akurat.

Dalam kesempatan ini juga, Ani dan Suryo Utomo juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang dinilai telah memberikan sumbangsih luar biasa kepada DJP selama ini khususnya dalam Reformasi Perpajakan.

Dalam acara tersebut ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan.

Pertama, Kategori Pemegang Kepentingan yang Memberikan Dukungan Secara Tugas dan Fungsi kepada DJP meliputi POLRI, Kejakgung RI, KPK, PPATK, TNI, Kemenpan RB, BKPM, dan MA.

Kedua, Kategori Enam ILAP Terbaik meliputi Ditjen Administrasi Hukum dan HAM Kemenkumham, Bapenda Provinsi Jawa Barat, Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, OJK, BI, dan Bapenda DKI Jakarta.

Ketiga, Kategori Penghargaan Reformasi Perpajakan Bidang Sumber Daya Manusia (Capacity Building) meliputi World Bank, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Australlian Tax Office (ATO), Asian Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), National Tax Service of Korea (NTS), National Tax Agency (NTA) Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan International Monetary Fund (IMF).

Keempat, Kategori Bidang Regulasi meliputi International Belasting Documentatie Bureau (IBFD), Apindo, Kadin dan IKPI.

Kelima, Kategori Bidang Informasi Dan Teknologi meliputi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA), Agence Francaise de Developpement (AFD), Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Sumber: