Nasib Honorer Kota Tasikmalaya Belum Jelas, Pemkot Diminta Serius Selesaikan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Ribuan tenaga kerja non-ASN (honorer) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mempertanyakan kejelasan nasib mereka menjelang batas waktu penyelesaian honorer yang ditetapkan pemerintah pusat pada Oktober 2025.

Para pengurus Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra di Bale Kota, Rabu 4 Juni 2025 sore.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer, Asep Setiawan, mengatakan kedatangan mereka untuk mendorong Pemkot, dalam hal ini BKPSDM, agar segera berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB dan BKN guna memastikan penyelesaian nasib tenaga honorer.

“Oktober ini batas akhir penyelesaian dari pemerintah pusat, tinggal empat bulan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pemkot,” ujar Asep, Kamis 5 Juni 2025.

BACA JUGA:Tegas! Kelurahan Sukanagara Kota Tasikmalaya Mulai Terapkan Jam Malam Pelajar

Ia menyebutkan, jika kendalanya terkait biaya perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat, pihaknya siap mendampingi. 

Namun bila belum ada kepastian setelah pengumuman hasil seleksi tahap kedua PPPK, mereka berencana kembali datang bersama 1.100 tenaga honorer lainnya.

“Bukan aksi demo, tapi apel gabungan untuk menerima arahan langsung dari Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” tegas Asep.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengaku memahami kegelisahan para tenaga honorer yang bekerja tanpa kepastian status. 

BACA JUGA:Polisi Perketat Patroli Jelang Malam Takbir Idul Adha di Kota Tasikmalaya

Meski menyadari bahwa penanganan non-ASN bukan menjadi tugas pokoknya, Diky menyatakan kesiapannya membantu jika diizinkan oleh Wali Kota.

“Saya tidak bisa menjanjikan, tapi saya akan panggil BKPSDM untuk mencari tahu jawabannya. Kalau belum jelas, saya siap ke BKN atau Kemenpan, bahkan kalau perlu bersama teman-teman honorer,” tutur Diky.

Diky juga mengapresiasi kompetensi para tenaga honorer yang menurutnya tidak sedikit memiliki kemampuan yang baik, bahkan melampaui ASN. 

Ia mendorong agar keahlian mereka tidak terabaikan dan tetap diberi ruang dalam sistem pemerintahan daerah.

Sumber: