Anggaran Rp 1,8 Miliar untuk Mobil Dinas Dibatalkan, Pemkot Tasikmalaya Fokus pada Program Prioritas

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota Tasikmalaya membatalkan rencana pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah dan wakilnya yang baru menjabat.

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 1,8 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Viman menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi program-program masyarakat, tetapi memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas, terutama di sektor pelayanan publik.

BACA JUGA: Daftar Besaran Zakat Fitrah 2025 di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Beras atau Uang?

BACA JUGA: Prediksi Harga Cardano (ADA) ke IDR Hari Ini, Akan Terus Naik atau Turun Drastis?

Kebijakan efisiensi ini menjadi salah satu poin yang dibahas dalam retret pemerintahan. Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk tetap memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Dalam hal pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah, Viman menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang dilakukan secara cermat berdasarkan skala prioritas.

Meskipun kendaraan dinas Wakil Wali Kota Tasikmalaya saat ini belum tersedia, keputusan untuk menunda pembelian kendaraan dinas telah melalui analisis dan pertimbangan matang bersama Wakil Wali Kota Diky Candra serta Sekretaris Daerah Asep Goparulah.

Dengan pembatalan pengadaan mobil dinas, anggaran yang mencapai Rp 1,8 miliar lebih akan dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas di Kota Tasikmalaya.

BACA JUGA: Harga Terbaru Samsung Galaxy A34 5G Maret 2025, Turun Drastis! Wajib Beli Sekarang?

BACA JUGA: Harga XRP Terbaru Meroket! Apakah Akan Terus Naik? Cek di Sini

Saat ini pemerintah tengah menyusun daftar program yang akan mendapat alokasi dana tersebut. Beberapa di antaranya adalah program di bidang kesehatan dan pendidikan, yang menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah juga berupaya menyinergikan program-program tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat terintegrasi dengan baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

Sumber: