Lemahnya Pengawasan Pendidikan Tinggi Picu Maraknya Kuliah Ilegal di Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Praktik kuliah ilegal kian menjamur di wilayah Tasikmalaya. Sejumlah perguruan tinggi diduga menyelenggarakan perkuliahan tatap muka di luar kampus utama tanpa izin resmi. 

Fenomena ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan pendidikan tinggi, terutama di daerah.

Modus yang digunakan adalah membuka kelas tatap muka kolektif di sejumlah titik, namun tanpa memenuhi persyaratan resmi sebagai Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai regulasi nasional.

“Saya ikut karena dekat, hemat biaya, dan jadwalnya fleksibel. Kami kira ini legal karena ada kampus induknya di luar kota,” ujar salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program tersebut selama empat tahun terakhir.

BACA JUGA:Deretan Motor Kawasaki KLX Model 2026 di Indonesia, Cek Harga?

Pengawasan Longgar, Celah Terbuka Lebar

Pengamat Sosial Politik Tasikmalaya, Asep M Tamam, menilai fenomena ini sebagai bukti lemahnya pengawasan pendidikan tinggi oleh negara, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

“Tidak ada lembaga pengawas pendidikan tinggi di level daerah. Ini jadi celah empuk bagi kampus nakal membuka kelas tanpa izin,” jelasnya, Senin 14 Juli 2025.

Menurut Asep, pihak kampus memanfaatkan kondisi sosial masyarakat serta minimnya literasi hukum pendidikan tinggi.

BACA JUGA:Waspadai Aplikasi Penghasil Uang Palsu dan Saldo DANA Gratis Tipuan

“Selama masyarakat tidak tahu aturan, dan pemda juga tidak aktif mengawasi, maka model-model seperti ini akan terus tumbuh,” tegasnya.

Pemda Harus Proaktif, Meski Bukan Wewenang Langsung

Meskipun pendidikan tinggi bukan wewenang langsung pemerintah daerah, Asep menilai kepala daerah tetap harus mengambil sikap tegas.

“Bupati atau wali kota harus tahu praktik ini terjadi di wilayahnya. Tidak bisa hanya alasan ‘bukan urusan langsung’,” kata Asep.

Sumber: