Surat ke Kemenpan-RB Belum Dijawab, Honorer Kota Tasikmalaya Kian Resah Jelang Penghapusan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Waktu terus berjalan menuju Oktober 2025, batas akhir penghapusan tenaga non-ASN sesuai kebijakan nasional. 

Namun, hingga kini, ribuan honorer di Kota Tasikmalaya masih belum mendapat kejelasan status dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, mengungkapkan bahwa keresahan mulai dirasakan para tenaga non-ASN, menyusul tidak adanya solusi konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya pasca rekrutmen PPPK tahap dua.

“Sampai hari ini, belum ada penyelesaian dari pemerintah terkait sisa tenaga non-ASN. Padahal waktunya tinggal sekitar empat bulan lagi,” ujarnya, Selasa 1 Juni 2025.

BACA JUGA:Hari Ketiga Pencarian Longsor Salawu Tasikmalaya, Tim SAR Hadapi Kendala Genangan Air

Ia menjelaskan, Pemkot melalui BKPSDM sebenarnya telah bersurat kepada Kemenpan-RB untuk mengajukan permohonan audiensi atau kunjungan guna membahas penyelesaian sisa honorer. 

Namun, sudah lebih dari sepekan surat itu tak kunjung mendapat respons.

“Kami masih menunggu jadwal kunjungan. Tapi sejauh ini belum ada balasan dari Kemenpan-RB,” katanya.

Forum Honorer berencana meminta dukungan DPRD Kota Tasikmalaya, khususnya Komisi I, untuk mendorong Wali Kota agar segera mengambil langkah tegas dan berkomunikasi langsung dengan Kemenpan-RB.

BACA JUGA:Manfaatkan KUR BRI, UMKM Pemasok Makan Bergizi Gratis Ini Sukses Tingkatkan Skala Usaha dan Buka Lapangan Kerj

Sebagai bentuk aksi, para honorer juga akan hadir dalam apel gabungan di Balai Kota yang rutin dilaksanakan setiap Senin. 

Mereka akan menanyakan langsung kepada pimpinan soal arah kebijakan terhadap nasib para tenaga non-ASN yang belum terakomodasi.

“Kami ingin kepastian. Kalau tidak juga ada langkah nyata, kami akan suarakan langsung di apel gabungan,” tegas Asep.

Ribuan honorer di Kota Tasikmalaya kini berada dalam situasi penuh ketidakpastian, sementara tenggat waktu dari pemerintah pusat semakin mendekat tanpa solusi dari daerah.

Sumber: