Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Akan Naik Mobil Baru, Tapi Keuangan Daerah Masih Tercekik

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Akan Naik Mobil Baru, Tapi Keuangan Daerah Masih Tercekik

Sebuah mobdin terparkir di Gedung DPRD Pangandaran beberapa waktu lalu. deni nurdiansah / radar tasikmalaya--

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM - Pemerintah Kabupaten PANGANDARAN merencanakan pengadaan mobil dinas baru (mobdin) untuk Bupati dan Wakil Bupati yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2025. 

Kabag Umum sekaligus Plt Asda III Kabupaten Pangandaran, Aep Haris, menjelaskan bahwa salah satu alasan pengadaan mobil baru adalah usia kendaraan yang saat ini digunakan sudah mencapai 10 tahun, atau dua periode kepemimpinan Jeje Wiradinata.

"Mobil dinas yang ada belum diganti selama 10 tahun, ini menjadi salah satu pertimbangan kami," kata Aep Haris, Senin 6 Januari 2025.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dua mobil dinas ini mencapai Rp 1,2 miliar, dengan estimasi harga per unit sekitar Rp 700 juta. Meskipun pengadaan telah disetujui dalam APBD 2025, Aep menambahkan bahwa pembelanjaannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

BACA JUGA:KPU Kabupaten Tasikmalaya Hadapi Gugatan Pilkada di MK, Siapkan Kuasa Hukum

"Proses lelang pengadaan akan dimulai pada Januari ini, namun pembelanjaannya baru dilakukan setelah melihat kondisi keuangan daerah," ujarnya.

Aep juga mencatat kemungkinan adanya penyesuaian harga akibat kenaikan PPN 12 persen.

Sekretaris BKAD Kabupaten Pangandaran, Idi Kurniadi, mengonfirmasi rencana pengadaan mobil dinas baru tersebut, yang teknisnya akan ditangani oleh Setda Pangandaran.

Namun, berbeda dengan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran, Heri Gustari, mengungkapkan bahwa untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak ada rencana pengadaan mobdin baru.

BACA JUGA:Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia Menggantikan Shin Tae-yong? Ini Kata Erick Thohir

"Ketua DPRD masih menggunakan mobil dinas Fortuner, sementara Wakil Ketua memakai Kijang Innova. Memang belum ada rencana untuk pengadaan baru," jelas Heri.

Keputusan pengadaan mobil dinas baru ini menuai reaksi masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan kondisi keuangan daerah yang masih terbebani utang, termasuk Bankeusus yang belum dibayarkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: