Fraksi PKB dan PDIP Desak Bupati Tasikmalaya Cabut Kebijakan Cut Off Anggaran karena ...

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kebijakan cut off atau pembatasan realisasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menuai kritik tajam dari Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Mereka mendesak Bupati Tasikmalaya untuk segera mencabut kebijakan tersebut karena dinilai berdampak serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Ketua Fraksi PKB, Muhamad Hakim Zaman, menyatakan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, kebijakan cut off belum juga dicabut, menyebabkan berbagai program strategis tidak bisa dijalankan.

“Kami dari Fraksi PKB meminta Bupati Tasikmalaya segera membuka kembali anggaran yang tertahan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan akibat pembangunan yang tertunda,” tegas Hakim, Rabu 16 Juli 2025.

BACA JUGA:Cara Santai Dapat Saldo DANA dari Game Water Ball Puz Sort

Hakim secara khusus menyoroti dampak nyata kebijakan ini terhadap sektor pertanian. 

Ia menyebutkan banyak kelompok tani tidak mendapatkan bantuan bibit, pupuk, hingga perbaikan saluran irigasi karena penyerapan anggaran yang terhambat.

“Program ketahanan pangan adalah prioritas Presiden Prabowo. Jika bantuan untuk petani terhambat, maka komitmen terhadap ketahanan pangan juga akan terganggu,” ucapnya.

Menurutnya, serapan anggaran di Dinas Pertanian saat ini hanya sekitar 19 persen, jauh di bawah target. 

BACA JUGA:Uji Coba Bom Atom Pertama di Dunia, Konser Michael Jackson hingga Rilis Film Inception

Seharusnya, kata dia, di pertengahan tahun minimal sudah mencapai 50 persen agar pelaksanaan program berjalan maksimal.

“Sekarang baru sekitar 30 persen. Ini jelas tidak ideal,” tambah Hakim.

Fraksi PDIP: Cut Off Dini, Pembangunan Terganggu

Senada dengan PKB, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, menilai kebijakan cut off yang diterapkan Pemkab Tasikmalaya terlalu dini dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan program pembangunan.

Sumber: