Kesempatan Emas untuk Pemimpin Perempuan di Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Aktivis perempuan Tasikmalaya, Khotum Khotimah, menyatakan bahwa peluang untuk kota santri dipimpin oleh perempuan kini semakin terbuka, terutama menunggu keputusan KPU terkait calon Wali Kota Tasikmalaya, Nurhayati, untuk berkompetisi dalam Pilkada 2024.

“Ini kabar gembira bagi masyarakat, terutama perempuan dan para aktivis yang mengusung isu keperempuanan. Selama ini, calon perempuan selalu didorong dan diakomodasi sesuai amanat UU tentang keterwakilan perempuan,” ungkap Khotum pada Selasa 17 September 2024.

Namun, mantan komisioner KPU (2008-2018) itu mengingatkan bahwa jenis kelamin saja tidak cukup untuk menjadikan seorang calon sebagai pilihan politik yang tepat. 

“Ketika perempuan tampil, dia tidak hanya sekadar representasi jenis kelamin, tetapi juga harus merepresentasikan harapan dan kebutuhan perempuan,” tegasnya.

BACA JUGA:Bawaslu Tegaskan Netralitas Kepala Desa di Pilkada Pangandaran

Khotum menilai bahwa sensitivitas gender dalam kebijakan yang diusulkan sangat penting. 

Ia berpendapat bahwa selama visi misi calon perempuan mengarah pada kesetaraan kesempatan dan kebijakan publik yang berdasarkan aspirasi, maka dukungan terhadap perempuan akan meningkat.

“Dengan adanya calon kepala daerah perempuan, kepentingan perempuan dalam pembangunan akan lebih diperhatikan. Dia diharapkan lebih memahami kebutuhan, seperti isu kesehatan reproduksi. Pemimpin perempuan bisa menekan diskriminasi yang diakibatkan oleh budaya dan sosial,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pemilih harus memilih berdasarkan kapabilitas dan kualitas calon, bukan hanya jenis kelamin. 

BACA JUGA:Diky Chandra Blusukan Kawalu: Fokus Penanganan Stunting dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

“Kita tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Jika seorang calon membawa dan merepresentasikan kepentingan perempuan, maka dia layak didukung,” tambah Khotum.

Namun, Khotum merasa Nurhayati, meskipun sudah berpengalaman di kancah politik nasional, masih perlu meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan daerah. 

“Rekam jejak di tingkat nasional belum cukup untuk Pilkada, di mana calon harus lebih dekat dengan konstituen dan memahami kebutuhan spesifik masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pemilih kini cenderung lebih pragmatis, mempertimbangkan popularitas dan finansial dibandingkan kualitas dan kompetensi.

Sumber: