Nama Airlangga Hartarto Disebut Susi Pudjiastuti Saat Diperiksa Kejagung Soal Dugaan Korupsi Impor Garam

Apa rekomendasinya? yakni pemberian dan pembatasan impor. Rekomendasi tersebut guna menjaga kecukupan garam industri termasuk nilai jual garam lokal yang diharapkan stabil dan menguntungkan petani.

BACA JUGA: Bunga Krisan Tropis Lebih Unggul dan Diminta Pasar Eropa, Menteri Pertanian: Punya Kontrak Nilainya Triliunan

Sayangnya rekomendasi KKP tidak dijalankan Kemenperin yang saat itu Airlangga Hartarto sebagai menterinya.

Rekomendasi itu tidak dijalankan setelah Kementerian Perindustrian justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton yang secara jelas tidak sesuai dengan kajian teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Akibatnya terjadi kelebihan supply, dan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi. "Dampaknya harga garam lokal anjlok ya, turun," imbuhnya.  

BACA JUGA: Pengendara Motor Terseret Banjir Bandang di Ciamis, Polisi dan BPBD Masih Pencarian

Kecurigaan Kejagung: 

1. Kuota impor yang ditentukan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional.

2. Diduga ada unsur kongkalikong atar 'pemain' garam guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Nampaknya ke depan perkembangan kasus dugaan korupsi ini akan semakin seru setelah adanya 'nyanyi' dari Susi Pudjiastuti di Kejagung kemarin. 

Sumber: disway.id