BKN Sampaikan Informasi Penting untuk Guru Lulus PG, Ayo Cermati Baik-Baik

JAKARTA, RADARTASIK.COM —  Seluruh instansi pusat dan daerah diimbau untuk menyelesaikan proses pendataan honorer.   

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada dua kelompok yang didata, yaitu honorer K2 dan pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN). 

"Seluruh tenaga non-ASN harus didata agar bisa menjadi landasan bagi pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer yang ditenggat sampai 28 November 2023," kata Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN kepada JPNN.com, Selasa, 6 September 2022.

BACA JUGA: Agenda Kota Tasikmalaya Hari Ini

Mengenai status guru lulus passing grade (PG), Suharmen menjelaskan pengangkatan mereka sudah diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 dan turunannya di KepmenPAN-RB. 

Namun, Suherman menyarankan agar guru lulus PG yang bekerja di instansi pemerintah (sekolah negeri) tetap didata oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).  

"Kalau dibilang sudah ada di data pokok pendidikan (Dapodik), ya, enggak apa-apa tetap dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN BKN. Malah lebih bagus agar bisa disingkronkan datanya," terang Suherman.

BACA JUGA: Besok, Tarif Ojek Online Resmi Naik, Menhub juga Akan Menaikkan Tarif Angkutan Lainnya

Dia mengingatkan para guru lulus PG tidak ada ruginya tercatat dalam database BKN. 

Sebab, harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaiannya dari data tersebut. 

Selain itu, lanjutnya apakah ada jaminan 193.954 guru lulus PG diusulkan penetapan NIP PPPK oleh instansi sampai rentang waktu 2023. 

BACA JUGA: Jaksa Agung Perintahkan Kajati dan Kajari untuk Bantu Pemda Menangani Soal Ini...

Faktanya sampai hari ini masih ada instansi yang belum mengajukan usulan nomor induk PPPK 2021.

Yang bahaya lagi, kata Suharmen, sudah tidak masuk Dapodik, tidak didaftarkan pula di pendataan non-ASN.

Sumber: jpnn.com