Waduh, Sri Mulyani Sebut IMF Merevisi Proyeksi Pertumbuhan ASEAN-5 pada 2023, Bagaimana dengan Indonesia?

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi ekonomi gelap pada 2023.

"Pemerintah harus segera menyiapkan paket kebijakan yang meliputi relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen," ujar Bhima saat dikonfirmasi, Jumat, 14 Oktober 2022.

BACA JUGA: Pemkot Tasikmalaya Mendukung Wujudkan Inklusi Keuangan, OJK Gelar Gebyar Bulan Inklusi Keuangan Daerah

BACA JUGA: Wah, 4 Tokoh Senior Penting Negeri Ini Duduk Satu Meja, Ada Anies Baswedan dan AHY juga, Ini Pertanda Apa?

Selain itu, kebijakan lain yang diperlukan adalah adanya tambahan alokasi dana perlindungan sosial, bantuan subsidi bunga yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian, penambahan subsidi uang muka untuk properti hingga subsidi upah bagi pekerja sektor informal juga dibutuhkan.

Bhima menilai saat ini upaya antisipasi resesi yang dilakukan pemerintah masih bersifat fragmentasi, tidak dalam satu koordinasi.

"Misalkan pada dana kompensasi kenaikan BBM, padahal masalahnya bukan soal inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM," ungkapnya

BACA JUGA: Berulah dan Resahkan Warga, 3 Anggota Geng Motor Ditembak Brimob hingga Ambruk, Lukanya Tembus hingga Perut

Oleh karena itu, Bhima menyarankan agar pemerintah secepatnya membentuk tim koordinasi paket kebijakan resesi.

Sumber: jpnn.com