Men-PAN RB Kebut Persiapan Rekrutmen PPPK

JAKARTA, RADARTASIK.COM – Penuntasan hal teknis rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan terus dikebut.

Sampai-sampai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat pada hari libur.

Rapat yang dipimpin Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Dia mengaku sudah mempelajarinya. Kalau lihat time table-nya, persiapan cukup mepet waktunya.

BACA JUGA: Umtas Berbagi Nutrisi Ilmu kepada Puluhan Pelajar Lewat Pelatihan Jam Digital Berbasis Sistem Arduino

”Harus tuntas persiapannya karena menjelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya. Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja,” katanya.

Dia juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. ”Dalam satu sampai dua hari ini kita rapat dengan Menteri Kesehatan,” kata dia.

Anas mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan, sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga.

”Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi. Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan. Juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya,” ujarnya.

BACA JUGA: Potret Kepanikan Warga Mentawai Saat Gempa 6,1 Mengguncang

”Maka kita harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya/distribusi mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris,” imbuh Anas.

Menteri Anas menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.

”Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” ujar Anas.

Sumber: fin.co.id