Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Memblokade Jalan di Alun-alun Singaparna, Tasik Lalu Bergerak ke DPRD
Massa akasi dari Mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya memblokade jalan di Alun-Alun Singaparna saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, Senin 5 September 2022. Foto: ujang nandar / radartasik.com--
BACA JUGA: 256 Anggota Polisi Siap Amankan Demo Menolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Kabag Ops Polres Tasikmalaya, Kompol Indra Sani, sebelumnya, menurunkan tiga peleton dengan jumlah 256 anggota polisi yang dibantu oleh anggota Polsek serta 20 anggota Pol PP untuk pengamanan demonstrasi hari ini.
Di lokasi pengamanan, mobil water canon dan woro-woro milik polisi tampak disiapkan di depan gedung dewan.
"Kita saat ini masih menunggu massa aksi, karena belum datang," ujarnya.
PB PMII Mengutuk Keras Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM
Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besar guna memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pemerintah secara mendadak.
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan akan mengerahkan 2.000 kader dari berbagai daerah untuk berdemonstrasi Istana Negara hari ini, Senin 5 September 2022.
Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri mengatakab, pihaknya menyayangkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami akan serempak turun aksi ke jalan di berbagai daerah. Kami tidak segan juga akan turun aksi di depan Istana dan mengerahkan 2.000 kader dari seluruh Indonesia,” kata Abdullah dalam keterangan resmi, Ahad 4 September 2022.
Abdullah mengatakan, PB PMII telah berkoordinasi dengan seluruh Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang PMII di seluruh Indonesia untuk aksi demonstrasi ini.
Abdullah menyatakan, PB PMII akan terus mengawal kenaikan harga BBM hingga keputusan ini dicabut.
Menurut Abdullah, pemerintah seharusnya tidak sembrono menaikkan harga BBM. Besaran upah buruh, kualitas fasilitas publik, dan fasilitas kesehatan saat ini berbanding terbalik dengan kenaikan harga BBM.
"Jika pemerintah membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain, harusnya upah buruh, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik juga harus diperbaiki terlebih dahulu,” tutur Abdullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: