Terbaru! Capres DPP PDI Perjuangan, Begini Jawaban Hasto Kristiyanto

BACA JUGA: Hasto Ngaku Bingung Apa Prestasi Anies, Milieanies Beri Jawaban Menohok kepada Sekjen PDIP

Pada saatnya, tambah Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memutuskan.

”Harus diingat, presiden dan wakil presiden itu harus didukung oleh satu konsepsi tentang pembangunan masa depan seperti apa. Jadi, tidak sekadar bicara capresnya," urai Hasto.

BBHAR

Di tempat terpisah, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly mengatakan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) pusat dan daerah perlu segera melakukan konsolidasi kelembagaan, baik secara konsepsi-konsepsi pemikiran, strategi hukum, dan implementasinya di lapangan.

Hal itu diungkapkan Yasonna dalam pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) BBHAR di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Juli 2022.

BACA JUGA: Ganjar Pilih Berdiplomatis Soal Kemungkinan PDIP Tak Dukung Maju Dirinya di Pipres 2024

”Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan BBHAR merupakan badan partai bertugas untuk menjadi benteng hukum dan advokasi bagi kepentingan partai dan juga rakyat.

BBHAR PDI Perjuangan mempunyai kewajiban organisatoris untuk mengawal proses Pemilu 2024 yang akan datang.

Dalam Rakorbidnas dengan tema ”Memenangkan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Satu Tarikan Nafas” itu, Yasonna menyampaikan seluruh peserta harus mengikuti Rakorbidnas dengan kesungguhan hati.

BACA JUGA: Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya: Memenangkan Pileg 2024 Bagi PKB Bukan Hal Mustahil

Sebab akan dipaparkan sejumlah materi-materi terkait kepemiluan dan penguatan ideologi pada 28-29 Juli 2022.

Dia juga mengingatkan bagi peserta yang sudah mengikuti Rakorbidnas BBHAR, maka wajib menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rakorbid Daerah di wilayahnya masing-masing.

”Sehingga dapat terbentuk pemahaman dan implementasi lapangan yang sama dalam setiap gerak dan langkah, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkap Menteri Hukum dan HAM itu.

Sumber: