’Keroyok’ Tangani Penyakit Menular

RADARTASUJ, TASIKMALAYA – Pandemi Covid-19 yang membuat segala sektor terkena dampak menjadi salah satu pendorong kuat penanganan penyakit menular lainnya diperhatikan dengan serius. Sebab, persoalan kesehatan tidak semata hanya urusan dinas teknis terkait, berbagai pihak memiliki andil masing-masing yang berkaitan erat dengan urusan kesehatan. 

Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular H Murjani. Pihaknya saat ini tengah menggodok regulasi yang bisa mengatur supaya penyakit menular tidak terkesan dibebankan kepada pihak tertentu saja. 

“Hal yang bisa kita petik ketika penanggulangan wabah Covid-19 beberapa waktu lalu, semua pihak bisa terlibat dan konsen sampai membuahkan hasil yang baik. Itu pun bisa kita lakukan untuk menuntaskan penyakit menular lain, yang tidak kalah mematikan bahkan terjadi sampai detik ini di sekitar kita,” ujarnya usai public hearing di ruang rapat paripurna, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, perlu kolaborasi yang mesti ditegaskan dalam bentuk regulasi. Supaya dalam penanggulangan dan pengendalian di lapangan tidak terkesan ada pihak-pihak atau instansi yang seolah cari aman. Padahal, dinas atau lembaga tersebut beririsan dengan urusan yang berdampak kepada persoalan kesehatan. 

“Seperti halnya saat pandemi kemarin, banyak libatkan unsur. Nah itu bisa kita adopsi dalam menanggulangi penyakit menular, seperti yang jadi konsen kita semacam DBD, TB, HIV termasuk Covid-19 yang saat ini masih ada di sekitar kita,” analisis Politisi Gerindra itu. 

BACA JUGA: BPKAD Kota Tasikmalaya Luncurkan BISMA, Permudah Pengelolaan Barang Milik Daerah

“Bahkan, sampai saat ini saja TB dan DBD termasuk HIV, kasusnya malah terus meningkat dan terulang kembali. Untuk itu kita susun regulasinya supaya menjadi payung hukum agar pihak mana pun bisa turut bergerak tanpa ragu menekan risiko-risiko itu,” sambung Murjani.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengakui penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Bukan sekadar membutuhkan dinasnya dan stakeholder terkait saja. Sebab, rata-rata penyakit menular muncul disebabkan dari pola perilaku, lingkungan dan faktor lainnya. 

“Ketika sudah terjadi, itu ditritmen oleh medis, dilakukan perawatan secara medis. Nah, yang menjamin pembiayaan pasiennya siapa? Kemudian penyebabnya kenapa tentu butuh intervensi selain dari kacamata medis. Baik itu psikologis mau pun spiritual, seperti kaitan penyakit menular HIV yang tidak hanya menjadi urusan medis,” beber Uus. 

Menurutnya, banyak potensi penyakit yang sejatinya bisa dicegah secara maksimal. Ketika semua stakeholder dan publik sendiri turut serta mengurangi risiko penyakitnya. 

Tidak hanya urusan pengendalian dan pencegahan, tetapi ada hal berkelanjutan supaya menanggulangi suatu penyakit menular bisa tuntas dan tidak melebar secara massal. “Ya itu tadi, contoh HIV saja, kan tidak sekadar butuh keahlian urusan medis. Butuh juga hadir tokoh keagamaan, aspek lingkungan yang bisa turut serta mengawasi dan menekan agar kasus baru tidak muncul lagi,” ungkap dia.

Mantan Kepala Puskesmas Purbaratu ini menambahkan, pembangunan pun saat ini sudah harus melakukan pendekatan berbasis kesehatan. Sebab, tidak sedikit sarana-prasarana yang digunakan publik tidak memenuhi aspek kesehatan. 

“Kita kan urusan sanitasi misalnya, ODF, kemudian DBD, di situ kan butuh OPD lain. Stunting juga sekarang kan tidak hanya urusan Dinkes tapi juga jadi tugas bersama dengan DPPKBP3A,” analisisnya. (igi)

Sumber: