TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Polemik kepemilikan Pendopo Lama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat.
Namun mantan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa aset tersebut secara sah merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Uu, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat 2018–2023, menyebut bahwa proses pembagian aset pasca pemekaran wilayah memang berlangsung panjang dan tidak mudah.
Isu ini bahkan telah bergulir sejak dirinya masih menjadi anggota DPRD.
BACA JUGA:Rahasia Samsung Galaxy S25 Edge, HP Super Tipis Tetap Adem Meski Dipakai Seharian
“Pembagian aset ini sudah berlangsung sejak awal pemekaran. Saat itu, Kota Tasikmalaya hanya mencakup tiga kecamatan, yakni Cihideung, Cipedes, dan Tawang yang dulu dikenal sebagai Kotif,” kata Uu, Selasa 24 Juni 2025.
Ia menambahkan, demi memenuhi persyaratan jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, wilayah Kota Tasikmalaya kemudian diperluas dengan menambahkan beberapa kecamatan seperti Kawalu, Cibeureum, dan Indihiang.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Namun, meski wilayah administratif sudah ditetapkan, pembagian aset strategis antara Kota dan Kabupaten tidak berjalan mulus.
Beberapa aset yang menjadi perdebatan antara lain Kompleks Dadaha, Pasar Pancasila, Pasar Padayungan, Setda Lama, Terminal Cilembang, dan Pendopo Lama.
BACA JUGA:Cut Off APBD Tasikmalaya Dikritik, Dinilai Ganggu Layanan Publik
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat turun tangan sebagai mediator, tapi tidak berhasil menyelesaikan persoalan ini. Saat itu saya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” terangnya.
Kesepakatan baru tercapai ketika Uu menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya dan Budi Budiman sebagai Wali Kota Tasikmalaya.
Keduanya sepakat menyelesaikan persoalan aset secara informal namun disahkan melalui mekanisme resmi.
“Beberapa aset kami hibahkan ke Pemkot, seperti Pasar Pancasila, Pasar Padayungan, Alun-Alun Kota, dan beberapa kantor. Untuk Kompleks Dadaha, bagian stadion diserahkan ke Kota, sedangkan GOR tetap milik Kabupaten,” jelas Uu.
BACA JUGA:Pilihan Hotel Hemat di Jakarta dan Semarang Selama Liburan Sekolah, Ada Hotel yang Dekat LRT