Cut Off APBD Tasikmalaya Dikritik, Dinilai Ganggu Layanan Publik

Cut Off APBD Tasikmalaya Dikritik, Dinilai Ganggu Layanan Publik

Pelantikan Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi di Gedung Sate Provinisi Jawa Barat beberapa waktu lalu. istimewa for radartasik.com--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Kebijakan penghentian sementara (cut off) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya oleh Bupati Cecep Nurul Yakin menuai kritik tajam. 

Komunitas Perkumpulan Ronda Tasikmalaya menilai kebijakan ini berpotensi menghambat pelayanan publik dan roda pembangunan.

Ketua Komunitas Perkumpulan Ronda Tasikmalaya, Andi Perdiana, menyayangkan keputusan tersebut yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan percepatan pembangunan sebagaimana ditekankan pemerintah pusat.

“Kalau alasan kebijakan ini untuk efisiensi, bukan berarti kegiatan prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat langsung dihentikan. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar,” tegas Andi, Senin 23 Juni 2025.

BACA JUGA:Pilihan Hotel Hemat di Jakarta dan Semarang Selama Liburan Sekolah, Ada Hotel yang Dekat LRT

Andi memahami bahwa kebijakan cut off merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 1774/KU.03/BPKPD. 

Namun, menurutnya, efisiensi seharusnya dilakukan dengan tetap menjaga kelangsungan program strategis.

Ia menyinggung pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD Jawa Barat yang baru digelar, di mana ditekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama penggerak ekonomi: investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor.

“Penghentian anggaran justru melemahkan belanja pemerintah yang menjadi motor ekonomi lokal. Proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta program pemberdayaan masyarakat terpaksa ditunda. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Kejari Tasikmalaya Percepat Penyidikan Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi, 30 Saksi Telah Diperiksa

Menurutnya, kebijakan ini berisiko menimbulkan efek domino, seperti terganggunya perputaran uang di daerah, penurunan konsumsi rumah tangga, komponen terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga hilangnya kepercayaan investor.

“Investor membutuhkan kepastian. Jika anggaran bisa dihentikan sewaktu-waktu, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan minat investasi di Tasikmalaya,” tambahnya.

Selain aspek ekonomi, ia juga menyoroti dampaknya terhadap layanan publik

Sejumlah program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bisa ikut tertunda akibat kebijakan mendadak ini.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait