BACA JUGA:Pekerja Proyek Poliklinik RSUD dr Soekardjo Menagih Sisa Upah Kerja
Ia menyayangkan saat pembahasan anggaran bersama eksekutif tunggakan tahun lalu sekitar Rp8 miliaran dari pemkot ke RSUD tidak pernah muncul sampai APBD disahkan.
”Waktu pembahasan pemkot tak pernah ungkap ada utang segitu. Dalam pembahasan kemarin muncul di P2 APBD, kita juga baru ngeuh kemarin itu,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menekankan pemkot segera memikirkan pembayaran utang itu.
BACA JUGA: Merasa Dibohongi, Buruh Poliklinik RSUD Nginap di Tenda Halaman Bale Kota Tasikmalaya
Disamping Pemkab Tasikmalaya pun yang menunggak Rp4,6 miliaran, bisa segera dilunasi.
”Kita akan dorong, namun paling tidak di perubahan bisa dicicil meski tidak signifikan. 2023 harus tercover kalau bisa. Artinya jika pemkot tidak menganggarkan, ya kondisi cashflow rumah sakit terganggu,” tegas Dede.
Politisi PKS ini mengestimasi kebutuhan riil belanja Jamkesos di angka Rp700-800 juta per bulan. Maka wajar, ketika di tahun ini tekor dan menyisakan utang.
BACA JUGA: Direktur RSUD dr Soekardjo Batal Mundur, Begini Reaksi Dewan
Sebab, pemkot hanya alokasikan Rp2,5 miliar untuk asumsi belanja kesehatan warga tak mampu dalam waktu satu tahun.
”Memang Jamkesos tahun ini hanya Rp 2,5 miliaran. Sementara perhitungan kami sebulan saja bisa di atas Rp500 juta, maka kumulasi sampai sekarang ya jadi membengkak,” keluh dia.