Diky Chandra Siap Majukan Ekonomi Kota Tasikmalaya Melalui Program Berbasis Kelurahan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Calon Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kemajuan Kota Tasikmalaya, terutama dalam bidang ekonomi. 

Hal itu seperti yang dilakukan Diky yang tak sengaja bertemu sekolompok pemuda di Kampung Purbasari Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu, Jumat 20 September 2024.

Diky menjelaskan awalnya ia hanya berniat mendampingi istrinya, Rani Permayani yang terjun ke kegiatan sosial bersama Ketua FPBB Hj Tine Yuniati, istri Calon Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Elvira Kamarrou.

"Saya sebenarnya awalnya ingin menemani istri. Karena istri saya belum pernah turun ke lapangan. Alhamdulillah, istri saya akhirnya mau turun," ujar Diky.

BACA JUGA:Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Karung di Tasikmalaya Ditangkap di Pasuruan

Diky menambahkan bahwa istrinya, yang pernah menjabat sebagai Ketua Thalassemia dan menerima penghargaan Satya Lencana dari Presiden, memang memiliki hobi di bidang sosial. Oleh karena itu, ia turut serta mendampingi istrinya dalam kegiatan tersebut.

Namun, di tengah perjalanan, Diky bertemu dengan sekelompok pemuda dan berdiskusi tentang pengembangan ekonomi berbasis wilayah kelurahan di Tasikmalaya. 

Menurutnya, Tasikmalaya saat ini tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) karena statusnya sebagai kota. 

Oleh sebab itu, Diky dan pasangannya, Calon Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, merancang program ekonomi yang berbasis koperasi dan kelompok masyarakat di kelurahan.

BACA JUGA:Bursa Sajadah Buka Cabang Baru di Tasikmalaya, Tawarkan Diskon Spesial dan Hadiah Umroh

"Kita memberikan kemudahan dalam pembuatan usaha, baik dalam bentuk koperasi maupun kelompok. Kebetulan teman-teman kader Posyandu sudah punya, tinggal pemudanya yang belum ada," ungkap Diky.

Ia juga menyampaikan harapan bahwa ke depan, siapa pun yang memimpin Kota Tasikmalaya harus memikirkan bagaimana membangun masyarakat di pinggiran kota yang belum tersentuh pembangunan secara merata. 

Menurutnya, banyak warga di pinggiran kota yang tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang mencukupi, sehingga insentif bagi RT dan RW pun tidak merata.

"Saya berharap, kita bisa membuat program ekonomi yang tidak hanya bergantung pada DAU dan DAK, tapi juga memanfaatkan bantuan-bantuan dari CSR serta dukungan dari DPR RI dan DPR Provinsi," jelasnya.

Sumber: