Alat Puruhito

John Prasetio

Terlihat jelas ada sedang upaya sabotase dan distorsi masalah pelayanan kesehatan. Masalah alat-alat di Rumah sakit tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah kebijakan pemerintah perihal peralihan sistem pendidikan profesi dari University Based kepada Hospital Based. Masalah utama dan pertama sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah terletak pada jumlah dokter sub-spesialis (Konsultan). Dengan meningkatkan jumlah dokter sub-spesialis (Konsultan) maka otomatis akan disertai dengan penambahan jumlah dokter spesialis dan dokter umum (general practioners). Sesuai dengan usulan dan masukan pada kolom Komentar yang ditujukan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kesehatan pada artikel "Salah Kaprah Tentang Dokter" tanggal 13 Desember 2022, masalah utama pada regulasi & peraturan dibidang kesehatan terletak pada keterlibatan, kekuasaan, dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Asosiasi Profesi Kedokteran (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran, dokter-dokter, ormas-ormas, asosiasi farmasi, asosiasi rumah sakit, dll. Pemerintah menjadi tersandera sendiri karena ulah kebijakannya yang memberikan wewenang, dan kekuasaan kepada pihak-pihak non-pemerintah. Satu-satunya solusi adalah mereformasi besar-besarnya dgn mencabut seluruh kewenangan & kekuasaan pihak-pihak non-pemerintah. Organisasi profesi, para dokter, Konsil Kedokteran, Kolegium, dll dapat memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah tetapi harus ditempatkan diluar sistem dari kepemerintahan.

EVMF

”Minggu ini akan kita keluarkan permenkes penggunaan alat-alat itu,” ujar Menkes Budi Sadikin kepada Disway. ”Prinsipnya, siapa pun yang punya kompetensi harus boleh menggunakan alat tersebut,” tambahnya. Bapak Menteri Kesehatan yang sepertinya "terlalu pintar" : masalah yang perlu diatasi BUKAN pengaturan penggunaan alat-alat kesehatan, TETAPI mesti diupayakan Kecukupan Peralatan Kesehatan !! Misalnya saja Cathlab yang sedang dipakai oleh Bagian Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) dengan antrian pasien yang saaaaangaaaaat panjaaaaaaaaaang, tentu saja akan kesulitan untuk berbagi penggunaan dengan Bagian Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskular (SpPD-KKV) ; apalagi "kepanikan" keluarga pasien yang terus mendesak untuk mendapatkan jadwal penanganan medik secepatnya. Lha kalau Bagian Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) sudah melakukan penjadwalan, sudah pasti mereka akan ngotot untuk menggunakan Cathlab tersebut, sebagai pertanggung-jawaban terhadap pasien !! Mengapa tidak disediakan 2 Cathlab untuk 2 bagian berbeda tersebut, yang sama-sama sangat membutuhkan alat vital tersebut !!

Liam Then

APBN 2022 sebesar 3.106,4 triliun rupiah, dengan penerimaan cukai rokok yang kurang lebih 5-6 persen dari APBN negara. Bisa di artikan rakyat indonesia yang merokok membiayai 5-6 persen APBN dengan merusak kesehatan mereka. Rp188 triliun pendapatan cukai rokok per November, jika di dollar-kan setara dengan 11,7 miliar dollar. Livelpool harganya "cuma" 5 em dollar. Ibaratnya perokok Indonesia belum genap 2022 habis, duit cukainya sudah bisa buat beli dua Liverpool , masih ada sisa 1 em dollar buat operasional. Unilever perusahaan blue chip basis Inggris , 129.33 em dollar nilainya. Bisa di ibaratkan , perokok Indonesia duit cukai 2022 nya bisa buat beli hampir 10 persen kepemilikan Unilever pusat. Yang forecast pendapatan usahanya stabil di 60 miliar dollar/ tahun selama lima tahun kedepan. Artinya jika duit cukai rokok 2022 di hemat, kemudian buat di belikan kemilikan saham Unilever hampir 9 persen, lumayan aman. Ada potensi menghasilkan buat 5 tahun kedepan. Dan tentunya , dengan pameo ada uang enak belanja, pemerintah bisa dapat duit heran saban tahun. Jadi bisa di belikan macam alat-alat rumkit canggih. Terakhir, duit rp188 triliun kalo dibelikan krupuk,mungkin bisa bikin seisi Tiongkok batuk-batuk. 

Johannes Kitono

Kemarin pagi dapat wa call Pak Pry yang beruntung terpilih sebagai peserta Agrinex Camp di penghujung tahun ini. Beliau dapat bocoran dari mb Pipit Disway bahwa di kampung Agrinex tidak ada fasilitas air panas. Nah ini masalahnya, Pak Pry kalau tidak mandi air panas tidak bisa tidur. Tentu tidak seperti film 007 James Bond, dimana saat sang aktor kedinginan salah satu pemanasnya adalah memeluk cewek cantik lawan mainnya.Jadilah panas luar dalam dan bisa juga kepanasan. Saran buat Pak Pry, contohlah juragan disway ketika masih jadi sesuatu dan saat rapat dengan wakil rakyat di Senayan. Dibalik jaketnya selalu ada botol aqua yang berisi air hangat. Mungkin saat rapat yang umumnya hanya basa basi saja beliau membayangkan botol aqua yang hangat itu salah satu Bond's Girls.Jadi Pak Pry silahkan bawa botol aqua dengan berbagai ukuran.

Pryadi Satriana

Bukan begitu, saya sdh terbiasa mandi dg air hangat/panas, apalagi di musim hujan begini. Juga biasa menyediakan air hangat/panas utk diminum waktu terbangun tengah malam. Masuk angin atau pun air dingin untuk mandi bisa jadi masalah 'serius' buat saya. Diminta bawa teko listrik - masih dicek sama Mbak Pipit ketersediaan daya listriknya - dan juga termos. Lha ini kukira 'Kampung Agrinex' adalah 'kampung agro -wisata', lha ternyata kok 'kampung tenanan'? Lha gimana mau narik 'turis asing', lha wong 'turis lokal' ae 'maju-mundur' ngene? Memang sudah konfirmasi keberangkatan, tapi tokek di kamar saya berbunyi, "Ora ... berangkat ... ora ...berangkat ...". #nginep gratis, kondisi 'sak ada-e', masuk angin urusen dewe#

Johannes Kitono

Idealnya seorang direktur bukan profesi dokter. Tapi alumni Public Health atau FKM yang juga menyandang MBA. Karena bukan dokter tentu bukan anggota IDI dan tidak perlu sungkan sama para dokter senior. Nasibnya tidak akan seperti Dr Terawan Menkes yang dipecat oleh koleganya.Sebagai penyandang MBA tentu direktur bisa hitung efisiensi peralatan dan kapan paybacknya sehingga bisa investasi lagi alat baru yang lebih canggih.Tentu yang jadi masalah apakah ada penyandang SKM dan MBA yang bersedia jadi Direktur di RSUD ? 

Andrie Bagia

Saya ingin ikut komentar abah. Ini komentar ketiga saya di disway. Saya penasaran apakah birokrasi pendaftaran-pelayanan-pembayaran RSUP sebagus swasta. Anak kedua saya sakit hingga harus dirujuk ke RSUD tingkat provinsi di Jawa Timur dan RS orthopedi rujukan nasional di Jawa Tengah. Kesimpulan saya sama: pelayanannya bagus, stafnya ramah, tapi birokrasinya mbulet dan rumit. Entah siapa penanggung jawab pembuat prosedurnya. Bagi orang sehat dan ada uang untuk transport mungkin bisa menjalaninya. Bagi yang tidak punya dua hal itu, rasanya sulit. Di RS Jawa Timur ini saya melihat suami istri umur 70-80 tahun berobat rawat jalan. Sang suami sakit dengan kursi roda didorong istrinya yang berjalan begitu pelan. Tidak ada yg lain membantunya. Hanya berdua. Tidak bisa dibayangkan jika harus rawat inap seperti anak saya yang pengurusan berkasnya seperti bola pingpong. Pindah dari satu ruang ke ruang lain, satu gedung ke gedung lain. Di RS Jawa Tengah, ada satu keluarga dari Jambi yang sudah 4 kali bolak-balik RS ini tiap minggu karena memang dirujuk ke sini. Biaya berobatnya tidak seberapa, ongkos pulang perginya bisa dihitung sendiri. Masalah kedua ini juga perlu kajian tersendiri.

Rahma Huda Putranto

Sumber: