DPRD Siap Perjuangkan Tuntutan Masyarakat Sariwangi Terkait Solusi Atasi Pencemaran Sungai Cikunten

Menanggapi tuntutan sekaligus permintaan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sariwangi (FMPS) itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ery Purwanto MSi mengatakan bahwa DPRD akan ikut memperjuangkan agar Sungai Cikunten kondisi airnya bisa bersih kembali.

"Mudah-mudahan perjuangan warga ini yang terakhir dan berhasil. Karena kami juga tidak ingin air Sungai Cikunten keruh sampai berkepanjangan," kata Erry. 

BACA JUGA: Sudah 2 Tahun Pemprov Jabar Pakai Kendaraan Listrik, Ridwan Kamil Dorong Kepala Daerah Segera Respons

Namun pada sisi lain Erry mengungkapkan sebenarnya proyek sodetan dan pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah bertujuan postif dalam rangka membangun daerah. 

Hanya saja di luar perhitungan telah terjadi dampak yang dirasakan kurang baik oleh masyarakat lainnya. 

Oleh karena itu kata Erry harus segera dicarikan solusi untuk mengatasi dampak kurang baik tersebut. 

"Dalam pembangunan jalan tidak ada niat ingin memiliki dampak negatif, semuanya bertujuan positif untuk membangun daerah. Namun, karena ini sudah terjadi makan harus segera dicarikan solusi secepatnya," paparnya.

BACA JUGA: Anies Baswedan Mengaku Siap Jadi Capres 2024, Ini 3 Calon Penggantinya Pimpin DKI Jakarta

Nah, untuk mencari solusi atas permasalahan yang dikeluhkan warga Sariwangi tersebut, ungkap Erry pihaknya akan mengundang, kepala dinas dan pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut.

"Masalah ini menjadi catatan bagi DPRD. Maka akan kawal sampai air Sungai Cikunten ini bisa bersih kembali, " ucap Erry. 

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana mengungkapkan sebenarnya proyek sodeta dan pelebaran itu salah satunya untuk pengembangan daerah.

Namun yang disayangkan dalam prosesnya berdampak cukup dahsyat khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Sariwangi. 

BACA JUGA:Polisi Bebaskan Penjual Es di Madiun yang Ditangkap Karena Disangka Hacker Bjorka, Nah Loh!

"Komisi III tegas akan memanggil Kepala DPU-TRLH agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Karena pembangunan tersebut ternyata sudah mencemari dua kecamatan," ujar Aang. 

Menurut Aang, dalam pemanggilan dan pertemuan dengan Komisi III Kepala DPU-TRLH nanti pihaknya akan mempertanyakan apakah betul DPU-TRLH sudah ada permufakatan dengan warga terkait proyek tersebut.

Sumber: