Pelebaran Jalan Cigalontang Membawa Petaka Bagi 6 Desa di Kecamatan Sariwangi

Apit tidak habis pikir seperti apa konsep pembangunannya sampai-sampai tanah material sodetan masuk ke sungai. 

“Ini apa memang sudah perencanaannya seperti itu atau bagaimana, karena tanah yang masuk sungai ini bukan sedikit, tapi sangat banyak. Sehingga pencemarannya pun bisa dirasakan sampai Sariwangi,” kecamnya.

“Kalau ini terus berlarut-larut dan tak ada juga perubahan, warga sudah sepakat akan menggelar aksi besar-besaran ke DPRD dan dinas terkait,” ancamnya. 

“Karena warga sudah jenuh dan banyak kerugian yang disebabkan kondisi air seperti ini. Bahkan menurut PSDA bahwa kondisi sungai saat ini terjadi pencemaran dan adanya pendangkalan,” keluhnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang paling terdampak akibat pencemaran kurang lebih sebanyak enam desa, yakni Jayaratu, Jayaputra, Sirnasari, Linggasirna, Selawangi dan Sukaharja. 

“Yang paling parah, Desa Linggasirna, Sirnasari dan Jayaputra,” ungkapnya.

Akibat pencemaran, yang paling dirugikan adalah maysarakat yang menjadi petani ikan. Di mana ikannya mati dan kolamnya sudah tak lagi diisi, karena kondisi airnya tidak memungkinkan. 

“Sekarang warga yang terdampak seperti itu sedang melakukan pendataan kerugian. Memang ikannya biasa, tapi kalau banyak lumayan juga kerugiannya,” tuturnya.

Apit mengakui pihaknya tidak ada niat menghalangi pembangunan atau kepentingan politik. Karena semuanya murni untuk masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran Sungai Cikunten.

Sementara itu, Koordinator SUP Cikaengan Ciwulan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, Iman Setiana SSos mengatakan terkait pencemaran Sungai Cikunten sudah melaksanakan peninjauan ke lapangan. 

“Itu disebabkan adanya pekerjaan jalan, di mana galian tanah dibuang di tebing jalan itu dan tidak ada pengaman penahan tanah dan terdapat saluran warga yang tertimbun, sehingga masuk ke area sungai dan terbawa arus,” ucapnya.

Kata Iman, untuk solusi sementara dari pihak PSDA belum ada tindakan ke fisik. Hanya saja sudah melakukan koordinasi ke pihak DPUTRLH dengan melayangkan surat imbauan agar bisa lebih cepat ditindak lanjuti oleh pihak penyelenggara dan penyedia.

“Dari DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tidak ada koordinasi ke PSDA kang terkait pekerjaan jalan itu, tadi kami daru pihak PSDA sudah melayangkan surat imbauan dari kepala UPTD PSDA ke pihak PUPR Kabupaten Tasikmalaya agar pihak terkait memperhatikan dampak dari pekerjaan tersebut ke area sungai,” tambahnya.

Terpisah, Tenaga Fungsional Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya Wildan Nuruzzaman AMd mengungkapkan, sepengetahuannya PPK dari dinas dan Balai SDA sudah ada tindakan bersama masyarakat di lapangan dalam menangani tanah yang menutupi saluran air. 

“Kalau kegiatan ini anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 Bidang Jalan dan Jembatan. Sementara, perihal penanganan, informasinya akan dianggarkan dari anggaran kegiatan untuk ada addendum,” tuturnya.

Sumber: