Larang Tindakan Kekerasan di IPDN, Mendagri: Dampak Negatifnya Jauh Lebih Besar

JAKARTA, RADARTASIK – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta rektor dan seluruh jajaran agar memastikan tidak ada praktik kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Praja diminta untuk lebih disiplin dan bersih. Sebab, sikap itu, akan terbawa hingga nanti para praja menjadi alumni dan pemimpin. 

“Kekerasan itu tidak boleh terjadi, karena memang tidak ada gunanya,” pesan Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam laman resmi Kemendagri, saat pelantikan Kepala Satuan (Kasat) Manggala Praja dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022. 

Dia mengatakan, kekerasan yang dilakukan di sekolah kedinasan adalah sebuah kesalahan. Sebab, kekerasan hanya akan memicu timbulnya kekerasan baru. Jika hal itu dibiarkan, maka siklus kekerasan akan terus berulang dari tahun ke tahun. 

BACA JUGA:Kewenangan Beralih ke Pemda, Kemendagri Izinkan Hapus Pajak Progresif dan BBN Kendaraan Bermotor

BACA JUGA:Ini Pesan Mendagri kepada KPU Daerah soal Pemanfaatan Gedung Milik Pemda: Pakai Saja...

Karena itu, Mendagri meminta rektor dan seluruh jajaran agar memastikan praktik kekerasan tidak terjadi di IPDN. 

“Karena dampak negatifnya jauh lebih besar, nanti terbawa juga senior-senior akan memukul juniornya, keluar dia nanti akan main pukul juga dengan masyarakat, dengan bawahan, dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi, harus diputus,” terangnya. 

Meski melarang kekerasan, tak berarti Mendagri melonggarkan kedisiplinan. Menurutnya, pendisiplinan dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih positif. 

Salah satunya, dengan latihan fisik yang membuat praja sehat, seperti push up, sit up, dan squat jump.

BACA JUGA:Setelah 5 Gubernur, Mendagri Siapkan 170 Pj Gubernur dan Kepala Daerah  

“Budaya-budaya di IPDN yang terkesan militeristik, bukan berarti tidak ada yang positif. Contohnya disiplin tepat waktu, bersih, kebersihan, itu juga budaya-budaya yang baik, yang bukan hanya dimiliki atau didominasi oleh militer.”

“Tidak (seperti itu). Tetapi semua instansi harus melakukan itu, dan semua pihak, termasuk swasta, juga harus disiplin, tepat waktu, bersih,” ujarnya. 

Sumber: kemendagri.go.id