Kuasa Hukum Sebut Ada Banyak 'Matahari' di Polri yang Tangani Kasus Tewasnya Brigadir J
Kuasa hukum Brigadir J, Jhonson Panjaitan menyebut ada banyak 'matahari' di tubuh polri yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Foto: jambiindependent--
Dalam kesempatan itu Jhonson pun menyatakan pihaknya meminta agar penangan kasus tewasnya Brigadir J dilakukan langsung oleh Mabes Polri tanpa keterlibatan Polda Metro Jaya.
"Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sejak awal pertama kami rapat bersama Tim Khusus bentukan Kapolri, disepakati bahwa semua laporan yang berkaitan dengan kasus ini akan diambil alih oleh Mabes Polri," katanya.
Namun, pada prosesnya kata Jhonson, Polda Metro Jaya masih ikut melakukan penyelidikan.
"Ini yang kita pertanyakan, karena pada saat pra-rekonstruksi itu, yang melakukan adalah penyidik dari Polda Metro Jaya," tambahnya.
BACA JUGA:Berdalih Iri Soal Warisan, Motor Ponakan Nekat Diembat
Jhonson kemudian meminta agar penanganan kasus ini sepenuhnya diambil alih oleh Mabes Polri agar tidak menimbulkan pertanyaan ke depannya.
Ada pula laporan dugaan bahwa, kuku Brigadir J dicopot. Hal ini diakui Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Laporan tersebut, belakangan disampaikan pengacara keluarga Brigadir J ke Bareskrim Polri, disertai dengan dokumen foto dan video.
Tidak hanya kuku, rupanya ada juga luka sayatan pada wajah, luka tembak, dan beberapa luka lainnya yang dilaporkan.
BACA JUGA:Beredar Video Celana Dalam dan Bra Berserakan di Hutan di Gunung Sanggabuana, Ada Mitos Buang Sial
Meski mendapat laporan tersebut, Ahmad Taufan mengatakan bahwa ketika ditanya ke pihak keluarga, mereka mengaku tidak demikian. “Jadi ada perbedaan antara laporan pengacara dengan keluarga,” kata dia, Selasa 26 Juli 2022.
Meski demikian Komnas HAM tetap akan meminta ahli untuk memberikan analisanya terhadap beberapa laporan yang disampaikan.
Ditambahkan Damanik, kondisi kian runyam akibat lambatnya penuntasan kasus tewasnya Brigadir J. Ini dimulai dari komunikasi publik Polri yang menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Komunikasi buruk ini menjadi tantangan besar bagi tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan digawangi langsung Wakapolri untuk memastikan kebenaran seperti yang diinginkan bersama.
BACA JUGA:Kasus Covid-19 Naik Lagi, Kapolda Jabar Ajak Masyarkat Tasikmalaya Vaksinasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jambiindependent.disway.id