Gubernur Kaltim Siapkan Cara Agar Honorer Lolos PPPK

Radartasik, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan sejak awal tidak ingin menghapus pegawai honorer di daerahnya.

Dia berkeinginan seperti itu dengan alasan bahwa pegawai honorer yang sudah lama bekerja dinilai sudah sangat baik dan mampu mengabdi.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah memutuskan penghapusan tenaga honorer dan bakal berlaku paling lambat akhir November 2023.

Keputusan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan cara agar para pegawai honorer bisa tetap bekerja dengan satu-satunya solusi bagi mereka supaya lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim Syafranuddin mengungkapkan pihaknya kini membuka program bimbingan kepada pegawai honorer mereka agar bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Program bimbingan itu segera dijalankan melalui Biro Adpim Setprov Kaltim.

”Kami mencari solusi agar semua bisa lolos dengan program bimbingan belajar, salah satu contohnya adalah bimbingan tes computer assisted test atau CAT, termasuk wawasan kebangsaan,” kata Syafranuddin melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (18/6/2022).

Ivan yang akrab disapa itu mengatakan program ini merupakan tindaklanjut keinginan Gubernur Isran Noor yang memilih untuk tidak menghapus non-ASN dari lingkungan pemerintahannya. Tapi ada permasalahan lain jika para honorer lama mengikuti seleksi PPPK.

Menurutnya, ketika di tes pengetahuan tentu dengan berbasis komputer, para pegawai honorer itu akan tertinggal dengan yang masih muda.

”Makanya kami akan programkan bimbel bagi non-ASN agar bisa lolos PPPK, khususnya di lingkungan sekretariat daerah atau kantor gubernur saja terlebih dulu,” ungkap Ivan.

Karena itu, bimbingan belajar ini penting dilakukan, apalagi non-ASN di sekretariat daerah mencapai sekitar 300 orang.

Bahkan, ketika mengikuti tes CPNS (calon pegawai negeri sipil) beberapa tahun yang lalu hanya beberapa saja yang bisa lolos.

”Artinya, Biro Adpim berupaya memenuhi standar syarat untuk masuk dan lolos PPPK. Harapan kami tahun ini bisa dilaksanakan,” ujar Ivan. (mcr14/jpnn)

Sumber: jpnn.com