Presiden Jokowi: Dana APBN/APBD dan BUMN Jangan Dibelikan Barang Impor: Ini Uang Rakyat

Radartasik, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para pimpinan daerah dan lembaga untuk tidak membeli barang impor menggunakan APBD, APBN dan BUMN.          

“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ucap Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022) dilansir dari setkab.go.id.

Pernyataan Presiden Jokowi itu dikatakan saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Presiden Jokowi pun menyampaikan kegembiraannya. Pembelian produk lokal kini mencapai Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp296 triliun untuk BUMN. 

Meski begitu, Presiden Jokowi menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.

“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi,” ujar Presiden Jokowi.

“Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” kata orang nomor satu di Indonesia ini.

Dalam kesempatan itu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Pun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (sep/stkb)

Sumber: