Pemerintah Siap Berantas Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Obat dan Makanan

JAKARTA, RADARTASIK.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya pada Senin 15 September 2025.

Langkah ini dilakukan untuk menghentikan praktik penggunaan bahan berbahaya dalam pembuatan obat maupun pangan olahan.

Aksi tersebut tidak berdiri sendiri. BPOM menggandeng Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bea Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, Pemprov DKI Jakarta dan berbagai asosiasi dan pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Penindakan BPOM Tubagus Ade Hidayat menyebut tren tindak pidana di sektor obat dan makanan terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

BACA JUGA: DPRD Desak Pemkab Tasikmalaya Segera Bayarkan Insentif Linmas

BACA JUGA: Begini Penjelasan Pemerintah Mengapa Insentif Ribuan Linmas di Tasikmalaya Belum Cair

Sepanjang 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara. Rinciannya, 124 perkara obat dan NAPPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik dan 12 perkara pangan olahan.

Dia menambahkan kasus-kasus tersebut memiliki nilai ekonomi besar. Misalnya, perkara obat di Semarang, Cikarang dan Marunda mencapai Rp 398 miliar. Sementara kosmetik berbahaya yang beredar di beberapa kota bernilai Rp 5,5 miliar.

Dalam banyak kasus, petugas juga menemukan bahan kimia berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol hingga hidrokinon.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan aksi bersama ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional. 

BACA JUGA: Perda KTR Disahkan, Ruang Kerja ASN di Tasikmalaya Kini Bebas Asap Rokok

BACA JUGA: Cara Edit Foto AI di Dalam Lift Sambil Bawa Kopi Elegan, Pakai Prompt Gemini, Anti Gagal

Menurutnya, obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman serta bermutu.

Dia memproyeksikan pada 2025 potensi pasar obat dan makanan bisa menembus Rp 4.674 triliun atau setara 8,7 persen dari PDB.

Sumber: