TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dakwah Islam, Kecamatan Singaparna, Rabu 23 April 2025.
Aksi ini bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di lokasi tersebut.
Di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, massa menyuarakan kekecewaan terhadap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Mereka menuding adanya praktik politik uang, bahkan menyebut pembagian uang kepada pemilih senilai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
BACA JUGA:Besok Pleno Penentu Hasil PSU di GDI Singaparna, KPU Kabupaten Tasikmalaya Siap Umumkan Rekap Akhir
“PSU ini harus dibatalkan! Kami tidak ingin demokrasi di Tasikmalaya dikendalikan oleh kapitalis dan pengusaha yang hanya mencari keuntungan,” teriak seorang orator aksi, Waris.
Massa juga menolak keterlibatan pemodal besar dalam proses demokrasi, yang dinilai mencederai keadilan dan kejujuran.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Mereka menuding sistem penghitungan suara sarat kejanggalan dan tidak transparan.
Tak hanya memprotes PSU, para demonstran juga menuntut keadilan atas dugaan kriminalisasi terhadap ulama di Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA:Rotasi Pejabat Kota Tasikmalaya Mandeg? Plt Berlipat, Tunjangan Bisa Ganda
Mereka meminta agar suara rakyat tidak dibungkam.
“Kami siap melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu,” tegas salah satu peserta aksi.
Selain memprotes praktik politik uang, massa juga mengkritik Bawaslu yang dinilai pasif dan tidak memproses berbagai laporan pelanggaran dalam PSU.
Mereka menyatakan menolak hasil PSU tersebut karena dianggap tidak mencerminkan proses demokrasi yang jujur.