Layanan Izin Nakes Semakin Praktis di MPP Digital, Benar Kah?

Layanan Izin Nakes Semakin Praktis di MPP Digital, Benar Kah?

Proses layanan perizinan nakes semakin praktis di MPP Digital.-Kementerian PANRB-

Pemerintah menilai perlu dilakukan penguatan kapasitas serta mekanisme transfer knowledge karena terjadi berbagai dinamika di daerah seperti penggantian sumber daya manusia.

”Khususnya di antara para pemangku layanan izin tenaga kesehatan di MPP Digital yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PTSP,” ungkap dia dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA: Ular Sanca Kembang hingga King Kobra Kagetkan Warga Kota Banjar

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sangat memperhatikan performa MPP Digital di semua daerah. Secara tegas dia meminta setiap MPP Digital terus aktif. 

Prinsipnya, MPP Digital diciptakan untuk satu visi besar yaitu menghadirkan pelayanan publik yang disebut citizen centric. Artinya, masyarakat termasuk tenaga kesehatan harus dapatkan kemudahan dalam akses layanan.

Salah satu layanan bagi tenaga kesehatan di MPP Digital adalah penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan drg Arianti Anaya menyatakan Undang-Undang Kesehatan 2024 menyederhanakan proses perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA: Rilis Tahun Ini? Nokia X200 Ultra 2024 HP Gahar dengan Layar Super AMOLED dibekali Kamera 200MP

Hal ini merupakan bentuk kolaborasi Kementerian PANRB dengan Kementerian Kesehatan dalam memperhatikan nakes dan named.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah tidak dipersyaratkannya lagi rekomendasi organisasi profesi dalam proses penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Praktik tenaga kesehatan.

Selain ada pada SISDMK Kementerian Kesehatan, data nakes dan named terintegrasi dengan data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Dengan begitu, maka pengisian data tenaga medis dan tenaga kesehatan akan lebih efektif, cepat dan tidak berulang.

BACA JUGA: Begini Caranya Agar Pohon Durian Cepat Berbuah, untuk Lokal Tasikmalaya Juga Bisa

Tujuan secara umum dari penyederhanaan ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Birokrasi di bidang kesehatan yang tidak berbelit tentu akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: